Gara-Gara Sampah, Proyek Air Bersih untuk Bandara Baru Tertunda

Harianjogja.com, JOGJA—Pembangunan Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro di Bantul ditunda. Penundaan proyek SPAM yang nantinya memasok air bersih New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu sebagai buntut keputusan Pemda DIY yang memilih untuk membagi pengelolaan sampah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pemda DIY menilai penyelesaian masalah sampah lebih mendesak dibandingkan pengelolaan SPAM Kamijoro. Sekda Pemda DIY Gatot Saptadi mengatakan pengelolaan baik TPST Piyungan maupun SPAM Kamijoro sama-sama penting. Pemda pun sejak awal juga menginginkan agar SPAM Kamijoro bisa dikelola dengan sistem KPBU untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Kulonprogo dan sebagian Bantul. Proses KPBU untuk SPAM Kamijoro sudah berjalan. Dari tiga skema KPBU (tahap perencanaan, persiapan, transaksi dan pelaksanaan) proses KPBU Kamijoro saat ini masuk tahap kedua atau tahap persiapan.

SPAM ini direncanakan mampu memproduksi 500 liter per detik air bersih dan berpotensi melayani sekitar 680 liter per detik kebutuhan air bersih (500 liter per detik untuk Kulonprogo dan 180 lebih per detik untuk Bantul).

"Namun setelah dilakukan kajian dan pertimbangan, kami mendahulukan KPBU untuk TPST Piyungan. Yang [SPAM] Kamijoro ditunda dulu, karena lebih mendesak menyelesaikan masalah sampah ini," katanya.

Alasan lain yang diutarakan Gatot, besarnya produksi air bersih dari SPAM Kamijoro juga belum dimanfaatkan secara optimal baik di wilayah Kulonprogo maupun Bantul. Meskipun tujuan lain keberadaan SPAM Kamijoro untuk merespons perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. "Lha sekarang yang mau memanfaatkan [airnya] tidak ada. Makanya kami putuskan untuk ditunda dulu," kata Gatot.

Jika Pemda tetap menjalankan tahapan KPBU untuk SPAM Kamijoro tahun ini, hal itu tidak efektif. Dikarenakan sampai saat ini proses pembangunan NYIA juga belum selesai. Begitu juga dengan proyek Aero Metropolis di Kulonprogo juga masih belum selesai. "Belum ada ‘pasiennya’. Memang masalah sampah, air dan transportasi kami berikan subsidi tidak masalah. Sebab kami mengutamakan masalah layanan," katanya.

Saat ini, katanya, Pemda bersiap menjalankan skema KPBU untuk TPST Piyungan. Langkah pertama yang disiapkan adalah dokumen kajian awal atau pra studi kelayakan. Jika seluruh proses selesai, dokumen perencanaan lelangnya segera ditawarkan ke investor. "Kalau buka TPST baru biaya bisa lebih besar dan lama. Yang minat KPBU untuk TPST Piyungan banyak," katanya.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Kuncoro mengatakan selama ini sampah-sampah yang masuk ke TPST Piyungan bukan berbentuk residu. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi TPST tersebut semakin overload. "Seharusnya pemilahan ada di hulu. Persoalan sampah di DIY lebih banyak di hulu. Kalau kami sangat optimalkan, tahun 2020-2021 masih bisa bernafas," katanya.

Dia berharap KPBU TPST Piyungan bisa diterapkan untuk menjawab persoalan sampah yang terjadi saat ini. Sebab masalah teknologi pengelolaan sampah biayanya tidak sedikit. Belum lagi tingkat kecocokan penerapannya. Menurutnya, penerapan teknologi disejumlah TPST tidak seluruhnya dikatakan berhasil. "Alangkah baiknya bagaimana budaya masyarakat untuk mengurangi sampah lebih ditingkatkan lagi. Seperti memilah sampah dan lainnya'," katanya.

Mulai Dibuka

TPST  Piyungan kembali beroperasi lagi setelah lima hari diblokade warga sekitar. “Kesepakatannya untuk hari ini [kemarin] yaitu Sleman dan Bantul. Nanti secara bertahap akan agar volume sampahnya tidak terlalu berat,” kata Kuncoro.

Adapun untuk Kota Jogja, akan mendapakat giliran pada Sabtu (30/3/2019), hari ini. “Kesepakatannya seperti itu, untuk Jogja dapat giliran besok Sabtu, jadi secara bertahap agar alat beratnya tidak bekerja terforsir. Kalau disamakan harinya, kami khawatir alatnya tidak mampu,” ujarnya.

DLH DIY fokus membuka akses menuju dermaga agar mampu selesai secepat mungkin dan antrean kendaraaan muatan besar tidak menumpuk di saat jam-jam operasional. “Kami berharap dermaga yang di bawah bisa cepat selesai diperbaiki sehingga truk bisa lebih lancar, sore ini pun dermaga sudah mulai diperbaiki. Biasanya butuh waktu beberapa hari, semoga tidak hujan juga agar lebih cepat,” kata Kuncoro.

Adapun, Pemerintah Kabupaten Bantul berencana menerapkan teknologi incinerator sebagai solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah. Tumpukan sampah nantinya tidak dibuang melainkan dibakar dalam suhu tertentu dan hasil pembakarannya bisa dimanfaatkan sebagai batako.

Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis mengatakan incinerator bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di Bantul karena dampak negatifnya tidak terlalu besar. Saat ini Pemkab tengah membahas kelanjutan rencana tersebut, “Kami masih menghitung kebutuhan anggaran dan mencari tempat yang paling cocok,” kata Helmi.

Helmi menambahkan Pemkab sempat menjajaki lokasi penerapan incinerator di Selopamioro, Imogiri. Namun sampai sekarang masih dikaji. Helmi tidak menjelaskan lebih lanjut cocok dan tidaknya Selopamioro penerapan teknologi tersebut, “Masih kami kaji ya,” ujar mantan Asisten Bidang Pemerintahan ini.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Wahid sempat membicarakan soal kemungkinan membuat tempat pembuangan sampah baru di wilayah Selopamioro. Ia tidak menyebut teknologinya, tetapi saat itu ia menyatakan bahwa tempat sampah yang akan diterapkan di Selopamioro bukan hanya sekedar pembuangan, juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan sehingga sampah bisa dimanfaatkan kembali.

Namun rencana tersebut kemungkinan tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat karena beberapa alasan, salah satunya soal tata ruang. Ia menjelaskan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bantul tidak ada wilayah yang diperuntukkan tempat pembuangan akhir sampah kecuali Piyungan dan sekitarnya.

Kepala DLH Kota Jogja, Suyana, mengatakan meski TPST Piyungan sudah bisa digunakan, tidak serta merta semua sampah yang menumpuk di Jogja langsung bisa diangkut.

Ia mengatakan perlu waktu untuk mengembalikan sirkulasi sampah di Kota Jogja menjadi seperti semula, karena panjangnya antrean truk di TPST. "Selama ini ngantre di sana [TPST] bisa empat sampai lima jam [untuk satu truk]," ungkap Suyana kepada wartawan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jogja.

Suyana menambahkan saat ini truk DLH Jogja yang berjumlah 40 unit dalam kondisi penuh sampah. Truk-truk tersebut diberangkatkan terlebih dahulu ke TPST, setelah itu baru mengambil sampah di TPS. Untuk proses ini, Suyana memperkirakan baru akan selesai dalam waktu satu pekan.

Dalam pengambilan ini, diprioritaskan TPS yang berada di wilayah wisata, seperti daerah Kraton, Malioboro dan sekitarnya. Baru setelah itu mengambil di gerobak yang telah penuh juga. Untuk selanjutnya gerobak-gerobak itu mengambil sampah di kompleks perumahan.

"Masih kami semprot [disinfektan], setiap hari, sehari sekali," kata Suyana.

Suyana mengimbau agar masyarakat dan juga pemerintah membuat upaya jangka panjang untuk menanggulangi overload sampah di TPST Piyungan. "Jika kondisi tidak ada yang berubah, saya khawatir akan terjadi lagi pentutupan-penutupan dengan durasi yang lebih lama."

Terpisah, DLH Gunungkidul mendata selama dua hari terakhir ada truk pengangkut sampah dari luar Gunungkidul yang berusaha membuang sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Namun armada pengangkut sampah tersebut ditolak masuk karena tidak ada kerja sama terkait dengan pembuangan.

Kepala DLH Gunungkidul, Agus Priyanto, mengatakan jajarannya mencatat ada lima truk dari luar Gunungkidul yang berniat membuang sampah di TPAS Wukirsari. Diduga hal ini dilakukan karena adanya penutupan TPST Piyungan, Bantul. Agus menolak truk-truk itu untuk membuang sampah di Wukirsari. “Kami tolak dan menyuruh sopir untuk kembali. Rencananya pembuangan dimulai pada Kamis [28/3/2019], ada dua truk dan pagi ini [kemarin] ada tiga truk lagi yang akan membuang,” kata Agus.

Dia menjelaskan alasan penolakan truk sampah dari luar daerah untuk membuang sampah di Wukirsari karena TPAS Wukirsari dikhususkan untuk pengelolaan sampah di internal masyarakat Gunungkidul. Selain itu, hingga saat ini tidak ada kesepakatan bersama berkaitan dengan kerja sama pembuangan sampah dari luar daerah. “Belum sempat dibuang, karena keburu ketahuan maka kami sarankan untuk kembali ke daerah masing-masing,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News