PEMILU 2019: Soal Pungutan Suara Ulang, KPU Bantul Nilai Banyak KPPS Termakan Hoaks
Ilustrasi. - Bisnis Indonesia/ Nurul Hidayat 
Harianjogja.com, BANTUL--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mengakui petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang atau PSU termakan berita bohong alias hoaks.
Hoaks itu mengatasnamakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik tanpa harus membawa C6 atau undangan memilih dan A5 atau formulir perpindahan memilih. Akibatnya terjadi pemilih yang ber-KTP luar Bantul bahkan luar DIY yang mencoblos di sekitar 12 TPS di Bantul sesuai hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul. "Temuan kami memang KPPS termakan isu itu [hoaks], informasi hoaks [putusan MK]," kata Komisioner KPU Bantul Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Joko Santoso saat ditemui di kantornya, Sabtu (20/4/2019) malam.
BACA JUGA :
Padahal aturannya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) boleh menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik, bukan asal KTP. "Jadi itu kasusnya memang rata-rata pemilih datang menunjukan berita hoaks itu dan KPPS percaya," kata Joko.
Joko mengatakan kesalahpahaman yang dilakukan KPPS tersebut adalah murni kesalahan administrasi dan tidak ada unsur kecurangan. Menurut dia, berdasarkan keterangan petugas KPPS di lapangan, kejadian luar biasa itu juga diketahui oleh pengawas TPS dan pengawas tidak berupaya pencegahan.
Dia juga menyayangkabn rekomendasi PSU dari Bawaslu keluar dua hari setelah proses pemungutan suara sampai tingkat kecamatan, "Sudah mengerti ada potensi PSU kok didiamkan. Kenapa tidak dihentikan saat proses penghitungan di tingkat TPS?" ujar Joko.
