JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul Bakal Punya Rest Area, Jadi Tempat Wisata
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
Suasana sosialisasi P4GN yang menghadirkan narasumber Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi di Aula Kantor Kecamatan Ponjong, Kamis (2/5/2019)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi dan mencegah peredaran narkoba di Gunungkidul. Hal ini disampaikan Wabup saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aula Kecamatan Ponjong, Kamis (2/5/2019).
Menurut Immawan, narkoba memberikan banyak dampak negatif sehingga upaya peredaran harus dicegah. Hasil catatan dari Badan Nasional Narkotika Kabapaten (BNNK) Gunungkidul ada kecenderungan panyalahgunaan narkoba terus meningkat. Kendati demikian untuk saat ini tren masih didominasi penggunaan obat-obatan terlarang dari kalangan masyarakat menengah ke bawah berupa pil koplo seperti pil sapi, yarindo dan lain sebagainya. Meski murah, efek yang ditimbulkan tidak kalah parah dengan narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena itu Immawan meminta seluruh elemen masyarakat ikut memberantas sehingga peredarannya bisa ditekan.
“Jangan sepelekan narkoba karena bisa modus untuk menghancurkan bangsa. Ingat perang candu di abad ke-18 yang merupakan strategi untuk mengalahkan bangsa Tiongkok secara halus. Saya takut masifnya penyelundupan narkoba dari luar negeri merupakan salah satu upaya merongrong bangsa Indonesia,” katanya kepada Harian Jogja, Kamis.
Immawan menuturkan efek narkoba sangat berbahaya karena merusak penggunanya. “Jangankan mengurus orang lain, mengurus diri sendiri saja tidak bisa. Jadi, inilah kenapa ada indikasi narkoba menjadi salah satu alat menghancurkan bangsa secara perlahan-lahan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dari sisi agama penggunaan narkoba secara ilegal merupakan hal yang dilarang. Di sisi lain, apabila seseorang telah kecanduan maka akan sulit sembuh dan saat proses rehabilitasi membutuhkan biaya yang sangat mahal. “Sekitar 15 tahun lalu untuk seorang pecandu agar bisa sembuh butuh biaya paling sedikit Rp15 juta. Untuk sekarang pasti lebih mahal lagi,” katanya.
Selain peran tokoh masyarkat, tokoh keagamanan hingga warga secara umum, upaya pencegahan bisa dilaksanakan dengan menggalakkan program desa bebas napza. “Dengan banyak desa bebas napza, maka masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba sehingga upaya pencegahan dapat optimal,” kata Immawan.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional Kesbangpol Gunungkidul, Mulat Martono. Menurut dia dari sisi kasus di Gunungkidul masih belum marak, namun dari sisi potensi sangat rawan karena keberadaan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. “Secara nasional sudah ditetapkan darurat narkoba. Jadi kami harus berpartisipasi dalam pencegahan,” katanya.
Mulat menuturkan salah satu upaya pencegahan dengan menggalakkan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Untuk tahun ini, sosialisasi direncanakan digelar di 18 kecamatan dan 10 sekolah di Gunungkidul. “Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini pencegahan dapat optimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Pejabat Sleman yang gagal mencapai target kinerja bisa dikenai sanksi hingga demosi. Evaluasi mengacu pada Perbup Sleman No. 35/2026.
LBB 2026 Jogja diikuti 3.500 pelajar dari SD hingga SMA. Kegiatan ini menanamkan disiplin, keteraturan, dan cinta Tanah Air.
Profil Destry Damayanti, Gubernur BI 2026-2031, mulai pendidikan, karier sebagai ekonom hingga perjalanan di Bank Indonesia.
Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, terutama untuk SDM, usaha, digitalisasi, dan pengawasan.