Ini Alasan Warga Menolak Dukuh Perempuan di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Yuli Lestari ditolak sebagai Kepala Dusun Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, karena perempuan.

Salah seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan penolakan sudah muncul saat masa pendaftaran. Warga yang menolak mengaku kasihan apabila Yuli terpilih dan dilantik sebagai kepala dusun atau dukuh. Alasannya, sebagai perempuan dia akan bekerja 24 jam. “Kalau ada keributan malam-malam apa bisa Bu Yuli standby? Kalau ada yang meninggal malam-malam, apa bisa hadir?” katanya, Minggu (19/5/2019).

Menurut dia, suara penolakan sudah disampaikan baik kepada Kepala Desa Bangunharjo maupun Camat Sewon. Namun, kata warga tersebut, tidak ada respons dari kedua pejabat. Padahal, menurut pemahamannya, mengacu pada perda, kalau ada gejolak, yang dilantik kepala dusun adalah kandidat yang peringkatnya di bawah Yuli. “Tetapi ada gejolak kok dilantik malahan,” ucap dia.

Yuli Lestari mengaku belum mengetahui alasan penolakan warga. Dari lima RT, ucap dia, hanya dua RT, yakni RT 2 dan RT 3, yang menolak. Dia bahkan sudah memenuhi syarat dukungan dari warga sebelum mencalonkan diri. “Saya dapat 150-an [e-KTP] tetapi hanya 100 e-KTP yang digunakan karena ketentuannya hanya 100 e-KTP,” ujar dia di rumahnya.

Yuli sudah mundur sebagai anggota BPD. Dia sebelumnya dilantik sebagai anggota BPD pada Januari 2018. Dia juga aktif dan sering ikut rapat bersama pemerintah desa. Ketika ada lowongan sebagai Dukuh Pandeyan, dia pun ikut berpartisipasi. “Karena lihat peluang, saya mencobanya, bahkan saya keluar dari BPD. Padahal kalau mundur dari BPD dan tidak jadi gimana juga itu risiko saya.”

Agar persoalan tersebut segera selesai, Yuli berjanji akan merangkul semua warga. Dia mengaku tidak dendam dengan sebagian penolakan warga. “Rencananya setelah lebaran kami akan lakukan konsolidasi,” kata dia.

Penolakan Tak Berdasar

Yuni Ardi Wibowo, Kepala Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, menegaskan penolakan sebagian warga terhadap Kepala Dusun Pandeyan Yuli Lestari tidak memiliki dasar.

Yuni Ardi Wibowo juga menepis faktor agama memengaruhi sejumlah warga menolak Yuli sebagai Dukuh atau Kepala Dusun Pandeyan. “Yang jelas tidak ada unsur agama. Bukan itu. Yang jelas dari beberapa RT, hanya dua RT yang menolak kepemimpinan Yuli,” katanya saat dihubungi melalui ponsel, Minggu.

Ardi mengatakan isu penolakan sebenarnya muncul sebelum pelantikan digelar Jumat (17/5/2019). Namun, penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukumnya. Berdasarkan hasil seleksi, Yuli mendapatkan nilai paling tinggi di antara calon lainnya. Selain itu, Yuli juga sudah mengundurkan diri sebagai anggota BPD sebelum pencalonan.

Bahkan, kata Ardi, syarat dukungan minimal 100 e-KTP juga dipenuhi oleh Yuli. “Jadi tidak ada dasarnya [menolak]. Saya juga kalau menolak juga tidak punya dasar. Sebab semua syarat dipenuhi bahkan nilainya paling tinggi. Kalau saya tidak melantik justru melanggar aturan,” ujar Ardi.

Agar persoalan tersebut tidak berlarut, Ardi sudah meminta agar Yuli bisa menjalin komunikasi dengan warga yang menolak. Yuli juga diharapkan tetap mengayomi warga sesuai falsafah Jawa. Tujuannya agar warga penolak bisa kembali memberi dukungan kepadanya. Pemdes akan terus berupaya memberikan jalan terbaik agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

“Saya juga sudah memberikan masukan kepada Bu Dukuh. Kalau memang ada yang salah [dengan warga penolak] minta maaf saja, warga tetap diayomi. Termasuk kepada warga yang menolak. Beri kesempatan agar Bu Dukuh bisa bekerja sesuai undang-undang,” kata Ardi.