Pilkades Serentak di Bantul Butuh Rp6,1 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL-Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, sudah menghitung kebutuhan anggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2020 mendatang, sekitar Rp6,1 miliar. Anggaran itu untuk penyelenggaraan pilkades di 24 desa di Bantul.

"Kebutuhan anggaran ini sudah kami hitung dan sudah kami ajukan. Sekarang masih dibahas di TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah]," kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro, saat ditemui di Parasamya, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bantul, Selasa (21/5/2019).

Kurniantoro mengatakan kebutuhan anggatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan daftar pemilih di semua desa yang akan menyelenggarakan pilkada. Tiap desa memperoleh anggaran sesuai dengan jumlah pemilih. Masing-masing pemilih dihitung Rp25.000. Menurut dia, angka per pemilih itu sama dengan pilkada serentak 2018 lalu karena belum ada perubahan aturan pilkades.

Anggaran itu nantinya diakui Kurniantoro digunakan untuk proses seleksi calon kepala desa, proses pemilihan, hingga pelantikan kepala desa terpilih. "Kebutuhan anggaran yang paling besar itu pas hari H pencoblosannya untuk panitia pemungutan suara," ujar Kurniantoro.

Ia berharap anggaran Rp6,1 miliar tidak terkena rasionalisasi. Diketahui anggaran pilkades serentak tahun ini lebih sedikit dibanding pilkades serentak 2018 lalu yang menghabiskan dana sekitar Rp8 miliar. Sebab, pilkades 2018 lalu diikuti sebanyak 32 desa di 15 kecamatan.

Kepala Sub Bagian Lembaga Desa, Edy Muryanto mengatakan pilkades serentak 2020 dipastikan digelar pada Juni mendatang atau tiga bulan sebelum pilkada Bantul. Namun untuk tanggalnya belum ditentukan karena berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, pilkades boleh digelar hari kerja atau hari libur sesuai kalender. Namun untuk tahapannya dimulai Januari 2020.