Pemenuhan Kuota Perempuan di DPRD Sulit Tercapai

Ilustrasi. - Reuters/Tyrone Siu
22 Mei 2019 09:02 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo meningkat berdasarkan hasil Pemilu 2019 namun untuk memenuhi kuota 30% masih sulit diwujudkan.

Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kulonprogo, Ika Damayanti Padmanegara, memaparkan capaian kursi perempuan di periode 2019-2024 hanya bertambah satu orang saja. Dari periode sebelumnya ada tujuh orang, untuk periode anyar menjadi delapan orang.

“Untuk perempuan bisa mengisi penuh kuota 30 persen masih sulit. Kami [Partai Gerindra, partai yang menaungi Ika Damayanti Padmanegara] saja untuk bertambah satu-dua orang perempuan saja sulit,” ungkapnya, Selasa (21/5/2019).

Ika menilai sebetulnya perempuan sudah banyak yang melek politik. Namun, perlu diberikan dorongan melalui berbagai kebijakan agar perempuan bisa memanfaatkan peluang politiknya itu. Masih sedikitnya jumlah perempuan di parlemen merupakan tugas bagi partai.

Struktural partai tidak hanya memenuhi syarat 30% caleg dari perempuan saja tetapi juga menghadirkan caleg perempuan yang baik dan mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi. Apabila Dewan banyak diisi oleh perempuan akan berdampak pada kebijakan pemerintah untuk perempuan sendiri.

“Sebetulnya bukan hanya masalah gender. Apabila di situ [DPRD] ada perempuan akan lebih berwarna. Perempuan mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari laki-laki. Dengan adanya perempuan juga semua kebijakan pemerintah bisa betul-betul berpihak pada perempuan,” tuturnya.

Di periode 2019-2024, DPRD Kulonprogo diisi oleh muka baru. Berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kulonprogo lalu, ada nama baru dari kalangan perempuan seperti Sendy Yulistya Prihandiny, Ida Ristanti, Septi Nur Anggraeni dan Ratna Purwaningsih.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengungkapkan dengan adanya wajah baru di DPRD Kulonprogo ia berharap akan memberi dampak yang baik dan membawa inovasi di tubuh Dewan karena tantangan ke depan akan lebih berat lagi.

“Dinamika pembangunan berubah. Diupayakan bikin DPRD yang berkualitas. Kalau melihat dari tupoksi [tugas pokok dan fungsi] DPRD dari pengawasan, kemarin-kemarin masih kurang,” ujar Akhid.