Ini Sejumlah Program di Jogja yang Dibiayai Dana Kelurahan

Ilustrasi dana atau anggaran. - JIBI
14 Juni 2019 21:17 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Dana Kelurahan tahap satu untuk Kota Jogja telah cair Mei Lalu. Sampai pertengahan Juni, dana yang terserap baru 36%. Padahal, syarat cairnya Dana Kelurahan tahap dua adalah dana kelurahan tahap satu telah terserap 50%.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, mengatakan dana desa merupakan hal baru bagi kelurahan, maka wajar jika beberapa masih kesulitan merealisasikannya.

"Makannya kami bantu kalau ada kesulitan-kesulitan, biasanya di perencanaannya, setelah itu baru pencairan anggaran," kata dia, Jumat (14/6/2019).

Wasesa menjelaskan akan terus mendorong penyerapan dana kelurahan tahap satu ini, khususnya untuk kegiatan non fisik. "Dikejar apa yang bisa dulu, nanti saling menutupi presentasenya, ada yang lebih, ada yang kurang," kata dia.

Kelurahan Demangan sudah terselanggara dua kegiatan non fisik, yakni workshop TBC dan workshop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk fisik baru akan dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai September.

Lurah Demangan, Sunu Sarihusada, mengatakan perencanaan mengambil dari Musrenbangkel Januari lalu. Adapun pembangunan fisik berupa peningkatan sarana dan prasarana jalan, serta fasilitas umum (fasum) seperti membuat gapura dan perbaikan balai RW.

Untuk dua kegiatan yang sudah terlaksana baru terserap dana sebesar Rp10 juta. "Pelatihan kami terkendala peserta. Nanti Juli akan dilaksanakan lele cendol dan kampung sayur. Mencari peserta dulu, kesulitannya di situ," Kata Sunu.

Kelurahan Cokrodiningratan pembangunan fisik akan menyerap sekitar Rp290 juta, karena memang masih banyak PR seperti jalan rusak dan sanitasi. Sedangkan untuk non-fisik menggunakan dana Rp50 juta, ditambah dari dana pelimpahan kewenangan Walikota kepada lurah sebesar Rp150 juta. "Prosentasenya sudah berimbang," kata Lurah Cokrodiningratan, Narotama.

Kegiatan non-fisik atau pemberdayaan yang sudah terlaksana Kelurahan Siaga (Kesi) seperti membentuk dasawisma dan workshop kesi. Lalu untuk bulan depan akan digelar pelatihan kampung sayur dan lele cendol.

Untuk pembangunan fisik yang sudah jalan pemeliharaan balai RW, mulai dari renovasi wc, pengecatan, sumur peresapan, pembuatan evakuasi bencana.

Narotama melanjutkan, tahap satu masih dalam proses, belum semua terserap. Selama tiga bulan, Juli baru pencairan. Pembangunan fisik sebesar Rp100 juta, pelatihan lele cendol Rp17 juta, kampung sayur Rp17 juta dan kesi Rp15 juta. "Insyaalloh 150 juta atau 40 persen," katanya.

Ia mengakui sempat menemui kesulitan di administrasi. Ini disebabkan pada dana kelurahan, Lurah menjadisebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengelola juga langsung kelurahan.

"Biasanya kelurahan hanya mengumpulkan persyaratan, lalu yang mengolah dan meng-SPJ-kan kecamatan, tapi kalau dana kelurahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, peng-SPJ-an sampai pencairan semua kelurahan." Kata dia.

Sehingga kesulitannya di personel. Selain dana pelimpahan, masih ditambah dana kelurahan. Jadi harus membagi personelnya lagi ada yang kecamatan, ada yang ke BPKAD. "Karena dana kelurahan baru tahun ini, SDM harus dipersiapkan lagi," katanya.

Kelurahan Semaki bulan Mei sudah terlaksana dua kediatan non-fisik, yakni pelatihan pemanfaatan lahan berbasis kampung dan budidaya lele cendol. Lalu pada 21 dan 22 Juni nanti akan dilaksanakan satu lagi pelatihan pengelolaan LPMK.

Sekretaris Kelurahan Semaki, Luluk Muryani, mengatakan untuk pembangunan fisik, perencanaan ada pada Bulan Juni, yang mencakup saluran air hujan di Semaki Gede, pemeliharaan makam semaki kulon dan pemeliharaan makam semaki gede.

Tahap satu untuk dua pemberdayaan Mei lalu sudah terserap Rp40 juta. Adapun kegiatan-kegiatan ini berasal dari musrenbangkel yang telah dipilah-pilah, mana yang diprioritaskan, dan menggunakan dana kelurahan atau dana yang lain.

Ia juga mengakui sempat menemui kesulitan dalam mengurus Dana Kelurahan. "Meski baru, sambil jalan bisa diikuti. Dari pemkot memfasilitasi jika ada kesulitan, missal SPJ ada BPKAD yang membackup," kata dia.