Puso Mengancam, DPP Gunungkidul Kirim 20 Petugas Ikuti Sekolah Iklim

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul berencana mengirimkan 20 petugas untuk mengikuti pelatihan sekolah iklim yang diselenggarakan BMKG DIY. Harapannya dengan pelatihan ini upaya menghadapi anomali cuaca bisa efektif dilakukan sehingga petani tidak merasakan dampaknya

Kepala DPP Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto, mengatakan saat ini terjadi anomali cuaca. Hal ini terihat sejak akhir tahun lalu di mana musim hujan datang terlambat dan musim kemarau datang lebih cepat.

Kondisi ini berdampak terhadap lahan pertanian di Gunungkidul. DPP mendata hingga saat ini ada 400 hektare lahan yang mengalami kekeringan akibat terjadinya anomali cuaca. “Ada 10 kecamatan yang lahan pertaniannya mengering karena musim kemarau datang lebih cepat,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (21/6/2019).

Dia menjelaskan kejadian lahan mengering di masa tanam kedua harus dijadikan pelajaran bersama. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengirimkan 20 petugas untuk mengikuti pelatihan sekolah iklim yang diselenggarakan oleh BMKG DIY. “Rencananya sekolah iklim dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa [25/6/2019] hingga Kamis [27/6/2019],” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutananan dan Perkebunan ini berharap dengan pelatihan ini petugas lapangan bisa mengetahui tanda-tanda dan cara antisipasi saat terjadi anomali cuaca. Ilmu yang didapatkan ini juga bisa diinformasikan kepada petani sehingga tidak mengalami kerugian akibat adanya perubahan iklim secara cepat. “Selain antisipasi melalui sekolah iklim kami juga mendorong petani untuk ikut asuransi pertanian. Jadi, saat terjadi kegagalan panen bisa mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DPP Gunungkidul, Raharjo Yuwono, mengatakan minat petani untuk ikut dalam asuransi tani masih sangat rendah. “Sebagai contoh di 2018 tidak ada satu pun petani yang ikut dalam program asuransi pertanian,” katanya.

Menurut dia, DPP terus melakukan sosialisasi terkait dengan partisipasi asuransi pertanian kepada masyarakat. “Ada persyaratan agar petani mau ikut asuransi pertanian, salah satunya luas lahan minimal satu hektare. Tapi kami akan terus sosialisasikan sehingga warga mau ikut berpartisipasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.