Advertisement
Kades : Tak Semua Desa Siap E-Voting di Pilkades
Kepala Desa Triharjo Irawan seusai mengikuti acara diskusi Forpi yang mengangkat tema Pilkades Selasa (25/6/2019). - Harian Jogja/Kiki Luqmanul Hakim (ST16).
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN – Rancangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sleman yang menggunakan e-voting menunai pro dan kontra dari beberapa pihak. Kepala Desa Triharjo Irawan menyampaikan bahwa Pilkades menggunakan e-voting kurang efektif.
Ia setuju dengan rancangan Peraturan Daerah tersebut yang mewajibkan seluruh desa untuk melaksanakan Pilkades pada 2020 mendatang jika ada opsi lain selain menggunakan e-voting.
Advertisement
“Jadi ini kan hal yang baru pertama kali, jika semuanya diwajibkan menggunakan e-voting maka ini bisa dibilang kebijakan yang masih gambling juga. Jadi seharusnya Perda tersebut masih harus direvisi lagi. Seperti sifatnya tidak wajib atau hanya sebagai pilihan opsi dan sebagainya,” katanya di sela pelaksanaan diskusi Pilkades, Selasa (25/6/2019).
“Kami kan enggak tau bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi desa tersebut, maka hal ini seharusnya disosialisakan lebih lanjut lagi dan dipertimbangkan lebih matang lagi. Kalau pun nantinya ada desa yang tidak bisa melakukan e-voting masak harus dipaksakan,” lanjutnya.
Menurut Irawan 49 desa yang ada di Sleman masih butuh waku lebih banyak lagi untuk mensosialisasikan e-voting tersebut dan pemahanan lebih lanjut. Selain itu Perda tersebut juga tidak selaras dengan undang-undang kewenangan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa adalah hak desa itu sendiri bukan dari kabupaten.
“Menurut saya seperti itu, jika nanti Perda ini gagal kan semuanya terdampak dengan adanya perda itu, jadi seharusnya tetap ada opsi lain selain menggunakan e-voting. Kalau Kabupaten mewajibkan e-voting maka itu kurang pas, tapi jika memang harus seperti itu maka kami juga akan menerima, karena kalau tidak ada Kabupaten maka desa juga tidak bisa berjalan. Alangkah baiknya jika Perda tersebut hanya menjadi opsi dan sifatnya bukan wajib,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mahasiswa Meninggal karena Kecelakaan Laut, UGM Kirim Psikolog ke Lokasi KKN di Maluku Tenggara
Dua Mahasiswa KKN UGM Meninggal Dunia, Sejumlah Masjid di UGM Gelar Salat Gaib Doakan Mendiang
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
Advertisement
Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
Advertisement
Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Advertisement
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Berita Pilihan
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Waspada! Enam Bulan Terakhir Ada 272 Kasus DBD di Sleman
- Libur Sekolah, Penyaluran MBG di Gunungidul Dirapel Seminggu Sekali
- Kuasa Hukum Mbah Tupon Kumpulkan Bukti Sidang Pidana Kasus Dugaan Mafia Tanah
- BPJS Kesehatan PBI Milik 6.600 Warga Kulonprogo Non-Aktif, Ini Penyebabnya
- Rasulan dan Hajatan Jadi Penyumbang Inflasi di Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
