12 Nama Lolos Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Pemkab Bantul

Ilustrasi PNS. - JIBI
17 Juli 2019 00:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Sebanyak 12 nama lolos dalam seleksi administrasi dalam tahapan seleksi tiga Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Selanjutnya ke-12 nama tersebut akan mengikuti tahapan wawancara dan presentasi makalah yang akan digelar Rabu (17/7/2019).

Sekesi jabatan tinggi eselon IIB tersebut untuk mengisi kekosongan tiga kepala dinas di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru); Dinas Perdagangan; dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan banyak pendaftar calon kepala dinas dari tiga OPD tersebut, namun yang lolos sampai seleksi administrasi hanya 12 orang. “Masing-masing OPD tiga orang pendaftar,” kata Danu, saat dihubungi Harian Jogja, Selasa (16/7/2019).

Nama-nama yang lolos tersebut, yakni Andy Soelystyjo, Ari Purwaningsih, Bangun Rahina, Darwatiningsih, Kurniantara, Ninik Istitarini, Suhadi Suparjo, Sri Nuryanti, Sukrisna Dwi Susanta, Suprianto, Suyono, dan Wiyana.

Danu mengatakan seleksi JTP dilakukan secara terbuka dan transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat. Masing-masing OPD nantinya akan diambil dua nama oleh tim seleksi (Timsel) untuk diserahkan kepada Bupati Bantul untuk dipilih.

Danu berharap seleksi selesai akhir bulan ini sehingga awal Agustus sudah ada nama yang dipilih bupati untuk ditetapkan menjadi kepala dinas definitif di tiga OPD yang kosong. “Mudah-mudahan awal Agustus juga pejabat baru sudah bisa dilantik,” kata Danu.

Sebagaimana diketahui Dispertaru kosong setelah ditinggal Isa Budi Hartomo yang dimutasi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada januari lalu, sementara kepala Dinas Perdagangan dan DPPKBPMD kosong sejak Mei dan Juni lalu karena kepala dinas kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut masuk usia pensiun.