Pemanfaatan KIA di Jogja Belum Maksimal

Harianjogja.com, JOGJA—Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) selama ini belum optimal. KIA masih hanya digunakan pada sebatas monitoring kesehatan, padahal kartu ini bisa dioptimalkan untuk pendistribusian fasilitas anak.

Wakil Wali Kota Jogja mengatakan dalam kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS), Dinas Sosial (Dinsos) Jogja telah memberikan sejumlah fasilitas seperti buku, seragam dan lainnya. “Nah paling tidak pemberian fasilitas ini juga bisa melekat pada KIA, karena di sekolah mana pun dia akan dapat,” katanya saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional Kota jogja, di Balai Kota Jogja, Rabu (31/7/2019).

Menurut dia penggunaan KIA juga belum optimal pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Anak berusia lebih dari enam tahun, pemeriksaan kesehatan seharusnya sudah dilakukan di UKS, bukan lagi puskesmas. Namun dalam pemeriksaan itu UKS masih menggunakan nomor registrasi yang berbeda dengan nomor di KIA.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, disampaikan pula aspirasi dari anak-anak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja, di antaranya peningkatan komunikasi antarlembaga, memperjelas tata cara adopsi anak, membentuk ruang-ruang ekspresi anak, pelayanan puskesmas layak anak dan lainnya. "Sebagian besar dari aspirasi ini telah terealisasi. Hanya ada yang belum optimal yakni pada pelibatan forum anak dalam kegiatan organisasi perangkat daerah [OPD]," kata dia.

Menurut dia, poin penting dari pelibatan tersebut adalah semua kegiatan dengan sasaran anak, OPD seharusnya bersinergi. “Seperti misalnya RTHP [Ruang terbuka Hijau Publik], ini kan akhirnya yang memanfaatkan anak-anak, tapi selama ini yang mengelola kan lingkungan hidup. Mereka hanya memandang RTHP sebatas syarat,” katanya.

Contoh lainnya, imbuh Heroe, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja yang membuat fasilitas publik. Seharusnya fasilitas publik itu bukan saja ramah difabel tapi juga ramah anak. “Tempat untuk bicara, fasilitas publik di mal dan seterusnya,” kata dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP2A) Jogja, Edy Muhammad, mengatakan dalam peringatan Hari Anak Nasional ini pihaknya menekankan peran keluarga sebagai penopang perlindungan anak.

Sebagai upaya menguatkan Jogja kota layak anak, ia menyebutkan Pemkot telah melakukan sejumlah program yang dibagi dalam lima klaster. Pertama, memberikan hak sipil dan kebebasan kepada anak. “Di dalamnya mencakup akta anak, KIA, informasi yang layak,” kata dia.

Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang menguatkan lingkungan keluarga dalam mengasuh anak. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. “Keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, dan kelima, perlindungan khusus jika ada anak-anak yang menjadi korban baik kekerasan, stigmatisasi, anak difabel, berhadapan hukum dan yang terlibat narkoba,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.