Pecah Telur Kasus Korupsi di Jogja oleh KPK, Begini Tanggapan Sultan
Sri Sultan hamengku Buwono X-Gubernur DI.Yogyakarta. - Harian Jogja/Desi Suryanto Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Gubernur DIY, Sri Sultan HB X berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah DIY pada Senin (19/8/2019) malam tidak terulang kembali. Hal ini disampaikan pada saat menghadiri Apel Besar Hari Pramuka LVIII di Alun-Alun Kota Wonosari, Selasa (20/8/2019).
Menurut dia, secara detail kasus dirinya tidak mengetahui pasti. Kendati demikian, sejauh yang diketahui OTT itu menyangkut Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkup kota madya. “Saya tidak tahu persis, itu kota madya. Apa betul atau tidak saya tidak tahu karena itu menyangkut institusi,” kata Sultan, Selasa.
Menurut dia, kalau benar ada ASN yang terlibat maka pasti akan mendapatkan sanksi dari isntitusi tempat bekerja. Sultan pun menyayangkan apabila benar penangkapan dilakukan terhadap Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Pasalnya sebagai pengontrol seharusnya bisa menjadi contoh, malah sebaliknya ikut tersandung masalah. “Mestinya itu tidak terjadi,” ungkapnya.
Sultan menjelaskan, untuk upaya pencegahan sangat bergantung dengan moral pribadi masing-masing karena ini menyangkut masalah integritas. Menurut dia, penambahan pengawas terhadap kinerja ASN bukan menjadi jaminan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. “Nyatanya ada penyalahgunaan,” katanya.
Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi mengatakan, informasi resmi terkait dengan kasus OTT. Meski demikian, dari sisi kabar yang beredar terdapat dua ASN yang ikut terlibat. “Pastinya belum tahu, tapi kabarnya ada dua yang diamankan,” kata Gatot.
Menurut dia, tangkap tangan oleh KPK harsus jadi pelajaran bersama sehingga kasus yang sama tidak terulang. Ia menegaskan, selama ASN bekerja sesuai dengan regulasi maka tidak akan tersangkut kasus. “Kalau kita ikut regulasi yang benar, maka tidak akan terjadi seperti ini,” tutur mantan Kepala BPBD DIY ini.
Seperti diketahui OTT yang dilakukan KPK pada Senin, dinilai sebagai pecah telur penanganan korupsi di Jogja oleh KPK. Sebab selama ini belum pernah ada yang ditangkap lembaga anti rasuah itu di Jogja terkait kasus korupsi.
