Dua Warga Belum Setuju Nilai Kompensasi dari Revitalisasi Jokteng

Kondisi Jokteng Timur Laut tertutup oleh bangunan sehingga wujud aslinya tidak tampak. - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
21 Agustus 2019 23:07 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Warga yang terkena dampak revitalisasi Pojok Benteng Lor Wetan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat akhirnya menyetujui harga ganti rugi yang ditawarkan Pemda DIY.

Dari 11 bidang lahan di sekitar lokasi terdampak, sembilan pemilik lahan menyetujui besaran dana kompensasi yang diberikan Pemda DIY. Hanya dua pemilik lahan yang masih belum setuju. Keduanya  diberi batas waktu hingga Kamis (22/8/2019).

Meskipun telah menandatangani persetujuan harga pengganti lahan dan bangunan, warga mengaku kecewa. Pasalnya, janji Pemda DIY untuk memberikan harga yang menguntungkan bagi warga tidak sesuai harapan.

Juru bicara warga terdampak, Dwi Yanto, mengatakan setelah warga bertemu dengan Sekda DIY Gatot Saptadi, ada harapan besar jika kompensasi yang diberikan bisa memberikan keuntungan bagi warga terdampak. Sayangnya, setelah tim apprisal melakukan penghitungan besaran harga tanah dan bangunan, kenaikan harga hanya terpaut sedikit dari yang ditawarkan sebelumnya.

"Sudah dilakukan pertemuan pada Selasa [20/8] untuk penawaran harga. Kenaikan harga hanya sekitar Rp2 juta hingga Rp4 juta dari penawaran harga sebelumnya," kata Dwi Yanto, Rabu (21/8).

Selain itu, warga tidak diberi waktu yang cukup untuk berpikir dan bermusyawarah dengan keluarga. Saat pertemuan warga diberi pilihan untuk menyetujui atau tidak penawaran harga yang diberikan Pemda DIY. "Yang setuju tanda tangan yang tidak bisa dibahas tahun berikutnya. Warga tidak punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kami kecewa tidak diberi kesempatan untuk berpikir apalagi kenaikan harganya tidak signifikan," katanya.

Dijelaskan Yanto, dari 11 warga pemilik bidang, hanya dua orang yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan. Mereka yang setuju dengan harga yang ditawarkan memiliki alasan tersendiri. Begitu juga dengan dua warga yang menolak. "Karena ini merupakan hak masing-masing, kesepakatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik bidang," katanya.

Meski kecewa, tidak ada pilihan bagi warga untuk tidak menyetujui penawaran. Selain sudah lelah dengan janji yang tidak ditepati, hal itu juga sebagai bentuk komitmen warga untuk mendukung program pemerintah. "Bagaimana lagi, kami sudah berjuang bersama. Hasilnya sudah seperti ini. Tinggal menunggu proses penyerahan hak. Rencananya September mendatang kami menyerahkan sertifikat dan dokumen lainnya," ujarnya.

Warga berharap saat proses penyerahan hak atas tanah dan bangunan diberikan oleh warga kepada Pemda DIY, dana kompensasi bisa langsung dicairkan. Dengan demikian, warga terdampak bisa memaksimalkan dana tersebut untuk mencari tempat tinggal yang baru. "Kami minta barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan seperti lemari, kayu dan lainnya bisa dibawa. Sebab yang dibutuhkan Pemda DIY hanya tanah," kata Yanto.

Kepala Dinas Penatausahaan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno, enggan membuka proses dan besaran dana kompensasi yang disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut. Krido hanya berharap revitalisasi bangunan Jokteng Lor Wetan bisa berjalan sesuai prosedur.  "Mudah-mudahan segera selesai," katanya.

Sebelumnya, Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan proyek revitalisasi Jokteng Lor Wetan tinggal menunggu proses ganti rugi sebelum pembebasan lahan. Pembebasan lahan tetap dilakukan tahun ini sehingga konstruksi diharapkan dapat dilakukan tahun depan. “Pemda DIY tetap berkomitmen untuk memberikan harga yang sesuai kebutuhan warga,” katanya.