Advertisement
Hotel di Jogja Menunggak Pajak Hingga Rp9,5 Miliar
Ilustrasi pajak - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Tunggakan pajak hotel di Kota Jogja masih cukup besar. Berdasarkan catatan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, sejak 2012 lalu, terdapat 14 Wajib Pajak (WP) yang menunggak, dengan total nilai sebesar Rp9,5 miliar. Lalu pada ketetapan 2017-2019, terdapat 40 WP dengan nilai tunggakan sebesar Rp6,3 miliar.
Hal ini disampaikan Kabid Pembukuan BPKAD Kota Jogja, Santosa, kepada Harianjogja.com beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan jumlah itu merupakan tunggakan pajak pokok, belum termasuk denda. “Untuk denda belum kami hitung totalnya,” katanya.
Advertisement
Ia mengungkapkan bagi para penunggak pajak hotel sampai saat ini memang belum ada mekanisme sanksi selain akumulasi denda. Ini dikarenakan pihaknya sejauh ini belum memiliki juru sita dan sarana pendukung lainnya. “Kemaren sudah kami anggarkan ke Jakarta, nyari-nyari diklat. Tapi ternyata tidak ada, nah ini saya kesulitan,” katanya.
Namun sementara kata dia, Pemkot akan mengoptimalkan Satpol PP terkait penertiban hotel penunggak pajak. Namun untuk teknis sanksi dan ketugasan Satpol PP nantinya akan seperti apa, ia baru akan mengkoordinasikannya. “Tapi secara rutin kami tetap menagih terus,” ungkapnya.
Pihaknya menargetkan pajak hotel tahun ini mampu mencapai Rp152 miliar. Sampai Juli lalu, realisasi target ini baru mencapai Rp100 miliar atau 66,42%. Adapun jumlah WP Hotel saat ini tercatat sebanyak 944, dengan rincian 611 Melati 1, 43 Melati 2, 26 Melati 3, 175 Melati 4, 19 Bintang 1, 20 Bintang 2, 32 Bintang 3, 13 Bintang 4 dan 5 Bintang 5.
Untuk mengoptimalkan monitoring WP hotel, ia akan memasang alat Tapping Box. Alat ini berfungsi untuk monitoring omzet WP. Ia mengungkapkan yang sudah terpasang saat ini ada sekitar 43. Dalam operasionalnya, pihaknya bekerjasama dengan BPD.
Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mendesak kepada Pemkot Jogja untuk memberi sanksi tegas para pemilik hotel yang menunggak pajak, karena jika dibiarkan, akan memperbesar kebocoran keuangan negara dari hasil pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Disbud DIY Rilis Lima Film Angkat Kebudayaan Jogja
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit
Pengadaan Lahan Tol Jogja-Bawen Capai 91 Persen, Pembayaran Ganti Rugi Bakal Dilakukan Dalam Waktu Dekat
Tarik Kunjungan Wisatawan ke Kotabaru, Pemkot Jogja Menggelar Kotabaru Ceria, Catat Tanggalnya
Advertisement
Polisi Tangkap Maling Perabotan Rumah Tangga di Kulonprogo
Ada Kabel Semerawut, ORI DIY: Laporkan!
31 Kg Bubuk Mesiu Bahan Petasan Dimusnahkan Polisi di Pantai Depok
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Tanah 3 SD Negeri Kulonprogo Masih Milik Warga, Disdikpora Fasilitasi Pembebasannya
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pemilu Usai, Gus Endar Serukan Persatuan dan Kerukunan
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Advertisement
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Berita Pilihan
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mengalami Era Baru Koneksi Internet dengan Izzi Life dari Life Media
- PPP Incar Posisi Calon Wakil Wali Kota Jogja
- Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
- BKK DANAIS 2024: Rp29,4 Miliar Digulirkan untuk Padat Karya 160 Kalurahan di DIY
- Peringatan OTDA Jadi Momentum Mengarah ke Ekonomi Hijau Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Advertisement
