UGM Gelar Seminar Beberkan Fakta Sunat Perempuan di Indonesia

Harianjogja.com, SLEMAN- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Program Studi Magister dan Doktor Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM menyelenggarakan seminar bertajuk 'Potret Kelam Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (Sunat Perempuan) di Indonesia”, pada Kamis (5/9/2019).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan secara nasional, persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun sebesar 51,2%. Kemudian, 72,4% di antaranya mengalami sunat pada usia 1-5 bulan, 13,9% pada usia 1-5 bulan, 13,9% pada usia 1-4 tahun, serta 3,3% pada usia 5-11 tahun. Hasil ini cukup menimbulkan kegemparan.

Indonesia yang selama ini tidak ada di dalam “pantauan radar” sunat perempuan (female genital mutilation/cutting) di tingkat global, kini tiba-tiba muncul. Selain itu, selama ini praktik sunat perempuan dinilai sebagai African phenomenon, fenomena yang hanya terjadi di Afrika.

Data dari Riskesdas 2013 ini melatarbelakangi munculnya pandangan lain bahwa sunat perempuan juga terjadi di Asia, khususnya Indonesia.

Pada tahun 2017, PSKK UGM melakukan Survei Medikalisasi Sunat Perempuan (P2GP) di Indonesia di tujuh provinsi dengan prevalensi P2GP tertinggi di Indonesia, antara lain Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat.

Ditambah, tiga provinsi yang memiliki peraturan daerah yang mendukung praktik medikalisasi perempuan di fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Kalimantan Timur, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.

Hasil studi yang dilakukan PSKK UGM menunjukkan di beberapa daerah, praktik sirkumsisi atau P2GP dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan agar sah sebagai seorang muslimah.

Meskipun praktik ini tidak bermanfaat bahkan cenderung berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikis perempuan, praktik ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang sulit dicegah.

Peneliti PSKK UGM, Dewi Haryani Susilastuti mengatakan P2GP juga dinilai sebagai cara untuk menjaga keperawanan dan kebersihan organ perempuan.
Melalui P2GP, seksualitas perempuan dikendalikan dan identitas gender disahkan. P2GP dipandang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga, moral anak perempuan, bentuk penerimaan sosial hingga diyakini bisa meningkatkan kesuburan.

"Dalam memutuskan dilakukan atau tidaknya P2GP, peran orang tua, keluarga, dan tokoh agama sangatlah berpengaruh. Di luar itu, ada tekanan sosial yang dihadapi orang tua jika belum melakukan tindakan P2GP pada perempuannya, misalnya berupa sindiran maupun peringatan," kata Dewi, Kamis (5/9/2019).

Sementara itu, jika melihat dinamika gender di dalam mengambil keputusan terkait P2GP, Dewi mengatakan, perempuan yang setuju terhadap praktik P2GP pada umumnya adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah, begitu pula dengan jumlah pendapatannya.

Beberapa rekomendasi diusulkan dari hasil studi ini, pertama, usulan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk mengganti istilah sunat perempuan dengan istilah Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP).

Kedua, usulan kepada Kementerian Agama untuk memperjelas hukum tentang sunat perempuan dan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi di kalangan khatib, tokoh agama, dan lain-lain tentang sunat perempuan.

Ketiga, kepada Kementerian Kesehatan, untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap tentang P2GP (jenis P2GP, alasan dilakukan P2GP, dan pelaku P2GP). Terakhir, kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi antar SKPD untuk pencegahan praktik P2GP sesuai tupoksinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News