BUMDes Sektor Wisata Mulai Bermunculan

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo saat ini sedang berlomba-lomba melebarkan sayapnya hingga ke sektor pariwisata. Salah satunya dilakukan BUMDes Binangun, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo.

Kepala Desa Pagerharjo, Widayat mengatakan pengembangan ke sektor wisata dilakukan untuk menunjang keberadaan obyek wisata Nglinggo. Selama ini, Nglinggo menjadi satu-satunya dusun yang berkembang di desanya. Padahal ada 20 dusun di Desa Pagerharjo.

"Oleh karena itu untuk menunjang Nglinggo, kami akan membikin pengelolaan BUMDes yang bisa mengajak warga dusun di luar Nglinggo untuk sama-sama berpartisipasi di sektor wisata," ujarnya, Senin (16/9/2019).

Saat ini pihaknya sedang mencari potensi yang sekiranya bisa dikembangkan untuk menunjang Nglinggo. Ada kemungkinan produk olahan warga atau sejenisnya yang nantinya bisa dijual di obyek wisata yang terkenal dengan kebun tehnya itu. "Sekarang kami masih berembuk dengan Direktur BUMDes dan BPD terkait upaya lanjutan program ini," ujarnya.

Widayat memaparkan BUMDes Binangun sudah bergerak di bidang jasa keuangan, pengelolaan pasar desa, unit usaha fotokopi dan ATK. Omset dalam setahun bisa mencapai Rp2 miliar. Ke depan selain merambah wisata, BUMDes ini akan dikembangkan lagi ke sektor-sektor lain.

BUMDes Binangun bisa mencadi contoh bagi BUMDes lain di Kulonprogo. Sebab dengan inovasi dan pengembangannya, BUMDes ini masuk kategori sehat.

Untuk diketahui belum semua BUMDes di Kulonprogo masuk kategori sehat. Masih ditemui segelintir unit dari total 87 BUMDes di kabupaten berjuluk Bumi Menoreh itu tidak berkembang, bahkan telah macet. Padahal keberadaan BUMDes penting, karena sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk KB) Kulonprogo, Sudarmanto mengungkapkan dari hasil evaluasi tingkat kesehatan BUMDes di Kulonprogo pada 2018 lalu, terdapat sedikitnya lima unit masuk kategori tidak sehat.

"Yang masih belum sehat dalam arti operasional belum rutin kurang lebih empat sampai lima unit, dan yang kurang sehat ada sekitar 15. Sisanya sudah bisa dibilang sehat dan telah berkembang ke sektor usaha lain, bahkan yang benar-benar telah berkembang dengan baik ada sekitar 25 unit," ujar Sudarmanto.

Dia menjelaskan dianggap tidak sehat karena operasionalnya telah macet. Usahanya juga hanya berkutat di sektor simpan pinjam yang notabene merupakan usaha pokok seperti halnya BUMDes pada umumnya. Dengan kata lain BUMDes tersebut tidak ada  pengembangan ke sektor usaha lain.

Menurut Sudarmanto, suatu BUMDes dikatakan sehat jika tingkat kemacetan angsuran dari anggotanya berada di bawah lima persen. Indikator lain yakni besarnya biaya operasional tidak lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Pertembuhan aset sejak awal BUMDes berdiri juga menjadi parameter sakit tidaknya BUMDes tersebut.

Selain itu mampu mengembangkan unit usahanya ke sektor lain seperti pengelolaan tempat wisata, olahraga, hingga pemasok beras ke toko berjejaring yang telah diakuisisi Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, yakni Toko Milik Rakyat (Tomira).

Dinas PMD Dalduk KB Kulonprogo sendiri  telah memberi pelatihan kepada seluruh BUMDes di Kulonprogo agar bisa lebih berkembang. Pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) DIY.

Kepada seluruh pengelola BUMDes, Sudarmanto mengimbau agar bisa mengembangkan usahanya di sektor lain sesuai dengan potensi yang ada. Semisal kerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat untuk menjadi pemasok beras. Usaha lain seperti pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga bisa dilakukan.

Namun demikian ia menekankan pengellaan BUMDes tidak berorientasi mencari keuntungan, tapi lebih kepada membuka peluang usaha untuk melayani masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.