PDIP Kuasai Pimpinan Alkap DPRD Kulonprogo

Proses rapur penetapan alkap di DPRD Kulonprogo, Jumat (11/10/2019). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara.
12 Oktober 2019 12:07 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi jabatan pimpinan Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD Kulonprogo periode 2019-2024, yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kulonprogo, Jumat (11/10/2019) siang.

Dari 12 anggota Fraksi PDIP, enam di antaranya berhasil menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan enam fraksi lain. Partai Amanat Nasional, misalnya, hanya mengantarkan tiga orang dari total enam anggota fraksi. Sedangkan Gerindra hanya dua dari enam anggota fraksi.

Jumlah yang diperoleh Gerindra, sama dengan PKB yang hanya mampu mengantar dua anggota dari lima anggota fraksi. Disusul PKS dan Golkar masing-masing satu orang dari lima anggota fraksi. Sementara satu legislator dari Partai Demokrat yang gabung ke Fraksi Golkar tidak masuk susunan pimpinan.

"Karena anggota fraksi saya itu melebihi jumlah anggota fraksi lain otomatis jabatannya [pimpinan] memang ada di seluruh Alkap, kecuali Badan Kehormatan ya," kata Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, saat ditemui usai rapur, Jumat.

Akhid sendiri merupakan anggota Fraksi PDIP. Karena jabatannya bersifat ex officio maka secara otomatis dijadikan Ketua Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Wakilnya adalah Ponimin Budi Hartono (PAN) dan Lajiyo Yok Mulyono (Gerindra). Keduanya juga secara otomatis mengisi jabatan tersebut karena mereka adalah Wakil Ketua I dan II DPRD Kulonprogo.

Adapun untuk Ketua Badan Kehormatan (BK) diisi oleh Suprapto (Gerindra) dengan wakilnya Budi Hutomo Putro (PAN). Sementara di tubuh Badan Pembentukan Peraturan Daerah diketuai Agung Raharjo (PKS) dan Muji Harsa (PDIP) sebagai wakil ketua.

Namun untuk jabatan pimpinan di empat komisi. Seluruhnya tersemat anggota Fraksi PDIP. Di Komisi I yang diketuai Suharto (Golkar) diwakili Aris Syarifuddin (PDIP). Komisi II dengan ketua Priyo Santoso (PAN) didampingi Edi Priyono (PDIP) sebagai wakilnya.

Untuk Komisi III, dengan ketua Nur Eni Rahayu (PKB) terdapat wakil dari Fraksi PDIP yakni Yuli Yantoro. Sedangkan untuk Komisi IV, nama Istana, dari PDIP yang notabene pendatang baru duduk di kursi ketua. Sebagai wakil diisi oleh Suharto dari PKB.

Akhid menyatakan dominasi partainya di tubuh pimpinan alkap itu bukan semata-mata karena PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019. Melainkan lebih ke penentuan susunan alkap yang sejak awal menggunakan prinsip proporsional dan profesional.

Di komisi IV misalnya. Istana yang dipilih jadi ketua, menurutnya punya latar belakang sebagai budayawan dan pemerhati kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketugasan Komisi IV yang salah satunya melingkupi kedua hal tersebut. "Saya percayakan di Komisi IV karena beliau itu budayawan, akademisi juga pemerhati terhadap masalah kesehatan," ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono mengatakan Fraksi PAN tidak mempersalahkan adanya dominasi Fraksi PDIP di tubuh pimpinan Alkap. Pihaknya menyadari partai berlambang banteng itu merupakan partai pemenang dengan anggota fraksi terbanyak, sehingga mau tidak mau-mau jumlah anggota yang jadi pimpinan di alkap lebih banyak.

"Yang penting proses sudah berjalan, tinggal nanti implementasinya gimana, dan kinerjanya, nuansa kita selaku pimpinan kan mengendepankan unsur kebersamaan, yang mana proporsionalnya [dalam pembentukan alkkap] itu dipakai, dan rata-rata semua itu masuk, walaupun kalau adil merata itu sulit karena tetap harus menjaga sisi profesionalitas dalam pemilihan kandidat," ujarnya.

Setelah alkap terbentuk, agenda terdekat yang akan dikerjakan DPRD Kulonprogo adalah pembahasan rencana awal perubahan RPJMD yang harus selesai sebelum pembuatan APBD Murni 2020. Kemudian pembahasan Perda Keuangan Desa menindaklanjuti tentang perda kelembagaan kelurahan, pembentukan kode etik tata beracara DPRD dan pengisian Wakil Bupati Kulonprogo.