Digitalisasi Tak Selamanya Baik untuk Sistem Politik dan Demokrasi

Suasana International Conference on Advance Government and Political Sciences (ICAGPS 2019) di STPMD "APMD" Jogja - Harian Jogja/Fitriatul Choiriyah (M129)
27 Oktober 2019 22:17 WIB Fitriatul Choiriyah (M129) Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") menggelar International Conference on Advance Government and Political Sciences (ICAGPS 2019) bertema Political, Digital Communication and Community Development Challenges.

Konferensi internasional tersebut diikuti oleh tujuh negara yang membawa 74 hasil penelitian, pada Jumat (25/10/2019) di kampus STMPD "APMD" Jogja.

Ketua STPMD "APMD" Sutoro Eko, mengatakan konferensi internasional yang diselenggarakan tersebut memiliki tiga kata kunci penting yang dibicaralan, yaitu politik pemerintah, komunikasi dan community development.

Namun di antara tiga kata kunci tersebut, terdapat satu kata kunci yang sama yaitu andvances, yang secara etimologis bermakna promoting atau moving forward.

"Misi ilmu politik dan pemerintahan adalah promosi demokrasi atau demokratisasi, yakni membentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat," kata Sutoro Eko dalam pidato di depan para peserta konferensi.

Ia mengatakan rakyat adalah jantung pemerintahan, pembangunan dan komunikasi. Oleh karena itu, kata Sutoro kita dapat menyebut pemerintahan rakyat, pembangunan rakyat dan komunikasi rakyat. Sampai saat ini demokrasi masih diharapkan, tetapi konsep kedaulatan rakyat telah di tinggalkan.

Dikatakannya pula orang lebih suka berbicara tentang yang direproduksi sebagai industri pemerintahan oleh neoliberalisme seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, partisipasi, antikorupsi.

Bagi kalangan neoliberal, yang diikuti netizen dan milenial serta kaum kelas menengah kota tersebut, konsep advance menurutnya lebih dimkanai sebagai digitalisasi baik digitalisasi data, media, informasi, teknologi maupun Internet terhadap kehidupan manusia.

Itu sebabnya muncul berbagai jargon seperti ekonomi digital, masyarakat digital, komunitas digital, politik digital maupun pemerintah digital.

"Teknologi digital sungguh memudahkan hidup manusia, memberi kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan keuntungan bagi pengguna," turunya.

Kendati demikian di sisi lain, teknologi digital tersebut bukan tanpa kekuarangan. Sutoro bahkan menyebut, teknologi digital atau digitalisasi ibarat pedang bermata dua.

Tubuh pedang itu disebutnya adalah neoliberalisme. sistem neoliberalisme yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi krisis kapitalisme, namun sekaligus memperkuat kapitalisme dengan prinsip efisiensi dan kecepatan informasi yang disediakan oleh perangkat digital.

Neoliberalisme kata dia tak suka pada sistem politik-pemerintahan yang merugikan ekonomi pasar kapitalis, baik demokrasi atau otoritarian.

Digitalisasi menurutnya di satu sisi juga melemahkan demokrasi. "Ciri pentingnya adalah peningkatan kuasa agen neoliberal dan korporasi yang memengaruhi keputusan yang diambil pemerintah nasional dalam menanggapi tekanan rakyat. Mereka memaksa mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan sosial, kecuali campur tangan yang menguntungkan pasar dan korporasi. Pemerintah juga dipaksa untuk mengadopsi perangkat digital sebagai bentuk kontrol teknokratis atas oligarki dan populisme," jelasnya.

Sutoro Eko menyebut tujuh tanda rezim digital yang justru kontadiktif terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. antara lain, rezim digital tidak percaya pada pemerintah dan negara, tetapi lebih percaya pada kapitalisme, sembari memaksa dan memanfaatkan negara untuk mengurus kepentingan mereka. Efisiensi menurutnya lebih penting ketimbang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Informasi lebih penting ketimbang harapan dan aspirasi rakyat. Standardisasi teknokrasi lebih penting ketimbang representasi politik. Kreator digital adalah pahlawan, yang lebih utama ketimbang guru, pemimpin rakyat atau profesor. Manusia bahkan disederhanakan menjadi sumberdaya manusia sebagai alat produksi, yang harus mahir menggunakan perangkat digital.

"Kedaulatan rakyat dianggap sebagai mitos," jelas Sutoro. Masyarakat kata dia tidak boleh gampang dan menjadikan digitalisasi sebagai berhala. "Kita harus bersikap kritis dan emansipatoris" tegas dia. Digitalisasi politik harus dilawan dengan politisasi digital, agar perangkat teknologi itu tidak dilembagakan menjadi teknokrasi, yang pada akhirnya mereduksi segala aspek kehidupan manusia menjadi perkara teknis semata.

Ketua Pelaksana ICAGPS 2019, Guno Tri Tjahjoko, mengatakan konferensi tersebut berkolaborasi dengan Program Studi Pemerintah STPMD. "Kami merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah," kata dia.

Tim konferensi menurutnya telah menarik banyak peserta lokal dan internasional. Konferensi Internasional telah menerima total 74 pengajuan paper dari tujuh negara, yakni Indonesia, Malaysia, Iran, Australia, Filipina, Prancis dan Uni Emirat Arab. Setiap makalah disaring dan ditinjau oleh komite.

"Selain itu, semua makalah dalam Konferensi internasional STPMD ini akan diundang untuk dipertimbangkan dalam seri jurnal dan acara bergengsi, yaitu Jurnal Asia-Pasifik Hukum, Politik dan Administrasi [AJLPA] oleh GVPress Australia dan Seri IOP oleh IOP Publisher, UK," jelas Guno.

Harapan Guno dengan adanya acara konferensi akan membantu stakeholder mengambil langkah tepat ke arah yang lebih baik.