Jogja Belum Ramah Terhadap HAM, Ini Buktinya

Harianjogja.com, SLEMAN— Wilayah DIY dinilai masih jauh untuk disebut sebagai daerah yang ramah terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal itu terungkap dalam Talkshow Festival HAM bertema Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial Melalui Pendekatan Budaya di Ruang Seminar Timur Fisipol UGM, pada Rabu (30/10/2019) pagi.

Dosen Sosiologi Fisipol UGM, Arie Sujito, mengatakan slogan Jogja sebagai kota toleran atau city of tolerance kini ramai dikritisi. "City of tolerance seharusnya menjaga Jogja dari segala praktik diskriminasi," kata Arie Sujito, Rabu.

Menurutnya fakta-fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang tidak toleran, demikian pula keadilan sosial yang terkait dengan fasilitas umum seperti trotoar untuk pejalan kaki.

Contoh lain buruknya kondisi HAM di DIY bisa dilihat dari kasus pemberangusan ruang-ruang diskusi apabila isu yang diangkat tidak sesuai dengan pemikiran kelompok tertentu atau tidak sejalan dengan kehendak pemerintah. "Ruang publik yang ramah untuk diskusi belum ada," kata dia.

Ia mengimbau kabupaten atau kota agar berlomba-lomba memastikan HAM menjadi identitas Jogja. Apalagi Jogja selama ini dikenal sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kota budaya. "Kenyataannya praktik-praktik intoleransi masih terjadi," kata dia.

Slogan city of tolerance jangan hanya menjadi jargon saja, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sudah ada regulasi terkait dengan perlindungan HAM, perlu didorong pula seruan-seruan budaya di level komunitas. "Yang harus menyampaikan itu pemimpin tiap daerah," katanya. Di sisi lain bupati atau wali kota tidak cukup mewujudkan Jogja menjadi toleran. Butuh peran dari organisasi nonpemerintah, akademisi dan jurnalis.

Peneliti Senior International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Mugiyanto, menjelaskan sebelumnya jajarannya sudah berkomunikasi dan melibatkan pemerintah Kota Jogja guna mendorong kota berbasis HAM. Kepala daerah kata dia telah berkomitmen untuk mewujudkan hal itu.

"Tahun lalu Wali Kota Jogja menjadi pembicara dalam Festival HAM di Wonosobo. Ia berbicara tentang kebijakan Pemkot Jogja ihwal hotel dan lain-lain," kata Mugiyanto.

Tantangan lain implementasi HAM menurutnya ada di masyarakat. Penting kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada HAM untuk mendorong Jogja sebagai kota yang melindungi hak asasi manusia. Selain itu, komitmen wali kota perlu dilembagakan melalui aturan dan program.

Mugiyanto juga mencontohkan sejumlah kasus yang memperburuk kondisi HAM di DIY. "Kekerasan HAM yang terjadi di Lapas Cebongan dan aksi-aksi premanisme lainnya," ungkapnya.

Infid pada 2016 melakukan riset di Jogja, Bojonegoro, Kupang dan Tasikmalaya. Hasil riset Infid menemukan Jogja masih punya banyak persoalan HAM. Temuan lainnya ialah kondisi HAM di sebuah kota sangat ditentukan oleh kepala daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News