Blangko e-KTP Seret Lagi, Warga Jogja yang Ingin Ganti KTP Rusak Diberi Suket

Harianjogja.com, JOGJA- Terbatasnya persediaan blangko KTP elektronik atau e-KTP membuat pemerintah memprioritaskan pembuatan e-KTP bagi perekaman baru dan kebutuhan sangat mendesak. Pemberian surat keterangan (Suket) dilakukan bagi warga yang ingin mengganti e-KTP yang rusak atau hilang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Sisruwadi, mengakui jika jumlah blangko e-KTP saat ini terbatas. Hal itu disebabkan oleh terdistribusinya seluruh blangko e-KTP hasil pengadaan tahun ini ke seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Sebab, pengadaan blangko e-KTP masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

"Seluruh blangko e-KTP sudah terdistribusi ke kota/kabupaten. Sekarang tinggal memastikan apakah blangko e-KTP ini bisa memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun atau hingga pengadaan baru," katanya, Senin (11/11/2019).

Keterbatasan blanko ini terjadi, salah satunya karena Pemerintah Pusat menggencarkan distribusi blangko e-KTP menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 pada April lalu. Hal itu terjadi karena salah satu syarat pemilih bisa memilih harus memiliki e-KTP. "Saat ini stok blangko e-KTP terbatas. Kondisi ini terjadi secara nasional. Kami masih menunggu selesainya tender e-KTP di pusat," katanya.

Keterbatasan blangko e-KTP tersebut akhirnya memunculkan kebijakan di mana pencetakan e-KTP hanya diberikan bagi perekaman baru. Misalnya warga yang baru berusia 17 tahun. Adapun warga yang membutuhkan pencetakan e-KTP baru karena rusak atau hilang, akan diberikan Suket yang berlaku selama enam bulan. Suket tersebut juga bisa diperpanjang jika stok blangko e-KTP di kecamatan masih kosong.

"Pencetakan e-KTP diberikan untuk perekaman baru. Ini kebijakan yang berlaku secara nasional. Sesuai SK Kementerian Dalam Negeri terkait layanan rekam cetak e-KTP," katanya.

Menurut Sisruwadi, rata-rata Disdukcapil Jogja menerima blangko e-KTP antara 500-1.000 keping. Jumlah tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing kecamatan sesuai kebutuhannya. Adapun capaian wajib e-KTP di Kota Jogja mencapai 99,3%.

"Pengajuan blangko ke Pusat semuanya terpantau, tidak asal mengajukan. Kalau stok blangko di daerah masih tersedia banyak maka pengajuan blangko tidak akan diterima," katanya.