Perumahan Khusus Muslim Dinilai Tak Cerminkan DIY sebagai Wilayah Toleran

Harianjogja.com, JOGJA—Keberadaan perumahan khusus muslim dinilai tidak mencerminkan DIY sebagai wilayah yang toleran.

“Munculnya perumahan muslim berada dalam arus  pasang islamisasi,” ujar Kamil Alfi Arifin, penulis buku Politik Ruang Perumahan Muslim dalam pengantar diskusi, Sabtu (23/11/2019) malam.

Kamil mengatakan dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini telah banyak berdiri perumahan Muslim di DIY. Jumlahnya mencapai 42 di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

“Pembangunan perumahan khusus muslim bukan semata-mata proyek berorientasi bisnis, melainkan juga didorong dan dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis dan agama,” kata Alfi.

“Dari seluruh kabupaten di DIY, tidak ada satu pun yang tidak menjadi sasaran dari proyek penggarapan dan pengembangan perumahan-perumahan muslim,” jelas Alfi.

Menurut Alfi, buku yang dia tulis menganalisis hubungan ekonomi-politik antara developer dan elite kelompok-kelompok Islam.

“Lebih lanjut, kajian buku ini menunjukkan adanya suatu konspirasi yang juga melatarbelakangi proyek yang dikelola oleh developer dan elite kelompok-kelompok Islam tertentu,” ucapnya.

Direktur Layanan Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LkiS) Hairus Salim mengatakan perumahan muslim adalah permukiman yang mempunyai beberapa perbedaan dari perumahan yang lainnya. Perbedaan tersebut antara lain, selain orang nonmuslim dilarang tinggal di perumahan tersebut, kehidupan sehari-hari penuh dengan pengajian dan lantunan Alquran. Bahkan, di satu perumahan, memainkan ataupun mendengarkan musik dilarang. Penghununga pun harus.

“Perbedaan itulah yang membuat  perumahan muslim menimbulkan problematika dikalangan masyarakat Jogjam” katanya.