Retribusi Bocor, Petugas TPR Parangtritis Ketahuan Loloskan Bus Tanpa Tiket

TPR Induk Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul. - Harian Jogja/Arief Junianto
15 Desember 2019 21:12 WIB Kiki Luqmanul Hakim (ST16). Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL- Anggota Komisi B DPRD Bantul, Arif Hariyanto menuturkan petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di kawasan Pantai Parangtritis, Kretek, Bantul, masih sering ceroboh.

Menurutnya pada sidak yang dilakukan pada minggu lalu terkait ketertiban petugas TPR, pihaknya menemukan petugas sering meloloskan beberapa kendaraan yang seharusnya dipungut biaya TPR.

"Minggu lalu kan ada sidak ya terkait hal itu, kami menemukan bahwa petugas masih sering lalai. Waktu sidak itu kami tunggu 10 menit [di TPR] ada lima bus atau travel yang masuk namum hanya dihitung tiga oleh petugas," tuturnya ketika ditemui Harianjogja.com pada Minggu (15/12.2019).

"Maka dari itu kami akan membuatkan komitmen kepada petugas agar mereka tidak seperti itu lagi, soalnya ini termasuk bentuk kebocoran anggaran yang tidak terhitung," tambahnya.

Alhasil dari sidak itu pihak Arif akan menambahkan fasilitas dalam bentuk CCTV agar TPR tersebut lebih mudah di pantau dan agar kedisplinan petugas bisa lebih meningkat lagi.

"Jadi untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan kegiatan petugas kami akan tambahkan CCTV. TPR ini kan sudah lama sekali ya jadi sudah waktunya untuk diawasi lebih ketat," tuturnya.

Selain pihaknya juga sedang mengkaji bagaiman jika petugas TPR mendapatkan reward atau bonus tertentu ketika mereka telah berhasil mencapai angkat tiket yang ditentukan.

"Kemarin itu kami sempat mengobrol sama petugas, katanya tidak dapat tunjangan, sampai akhirnya hal tersebut kita kaji ulang. Karena jika mereka mendapatkan bonus atau reward ketika sudah mencapai angka yang ditentukan, kemungkinan kinerja mereka juga meningkat," katanya.

"Selain itu kami juga sedang mengkaji bagaimana cara agar tiket dalam bentuk kertas itu dirubah menjadi lebih modern. Karena dalam bentuk itu masih kami temukan potensi-potensi yang bisa merugikan pendapat daerah," jelasnya.