Sultan Ungkap Sulitnya Membereskan Persoalan Sampah TPST Piyungan yang Sudah Overload

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan negoisasi menjadi salah satu faktor penentu upaya menarik calon investor agar bersedia menangani Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Sri Sultan HB X mengatakan industrialisasi menjadi satu-satunya cara yang bisa menangani sampah Piyungan. Akan tetapi untuk bisa ditangani melalui industri bukan perkara yang mudah.

“Kalau saya satu-satunya cara ya industrialisasi, sudah tidak mungkin kalau kita hanya membuang saja, tetapi kita berproses itu tidak mudah,” katanya Rabu (22/1/2020).

Ia menambahkan dalam penanganan tentu ada beberapa pilihan sekadar sampah dibakar atau dimusnahkan atau dengan cara lain dilakukan pemilahan.

Hal itu perlu dinegoisasikan lebih lanjut agar bisa membuah hasil. Sultan berharap semoga ke depan ada titik temu dan hasilnya antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang merupakan BUMN menangani KPBU dengan calon investor.

“Dalam arti, negoisasinya kan sekadar bakar atau harus dipilih dan sebagainya, sedangkan sekarang, ada mesin yang bisa memilahkan sendiri, hal seperti itu kan jadi negoisasi. Ya beberapa perusahaan [calon investor] itu nanti baru negoisasi dengan PII bisa enggak ada salah satu yang memenuhi syarat,” ucapnya.

Sultan menyatakan PT PII nantinya yang akan melakukan negoisasi dengan investor melalui proses KBPU yang saat ini masih berjalan. Namun dalam negoisasi tersebut Pemda DIY tetap dilibatkan untuk melihat bentuk penanganan apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Soal pembiayaan, kemungkinan bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan.

“Itu kan BUMN dari di Kementerian Keuangan buat DED dan feasibility studi, kalau dianggap visible, mereka yang mencarikan calon investor baik dari dalam maupun luar negeri terjadi negoisasi, biasanya dalam negoisasi itu kita diminta untuk ikut mendampingi mana yang dianggal visible untuk itu dijoinkan. Nanti untuk bicaranya pembiayaan dan sebagainya ya kita dibantu Kementerian Keuangan untuk menangani itu, ini baru berposes semoga saja lebih cepat lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan agar Pemda DIY hati-hati dalam memilih investor atau rekanan yang akan menangani TSPT Piyungan yang kapasitasnya kini sudah overload. Khususnya harus memperhatikan terkait kemungkinan adanya rekanan meminta tipping fee untuk pemusnahan sampah. Huda berpendapat, pemerintah masih sangat memungkinkan untuk mencari investor pemusnahan sampah yang tanpa harus meminta tiping fee melalui APBD.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.