Tak Lagi Gratis, Vaksin Polio Kini Harus Beli Rp100.000

Ilustrasi vaksin. - Reuters
08 Februari 2020 07:07 WIB Hery Setiawan Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Sejak pertengahan tahun lalu, vaksin polio di Bantul kosong lantaran gagalnya pengadaan di tingkat Pusat. Akibatnya, untuk mendapatkan vaksin tersebut, masyarakat terpaksa membeli secara mandiri di klinik atau rumah sakit swasta dengan harga Rp100.000.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kasihan Yulisnaka Rasa Susila mengatakan kekosongan vaksin disebabkan kegagalan pengadaan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Sebelum November 2019 memang sudah kosong,” kata Yulisnaka saat ditemui wartawan, Jumat (7/2/2020).

Kekosongan vaksin polio itu, kata dia, jelas menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yulis, sapaan akrab Yulisnaka, mengakui minat masyarakat untuk imunisasi polio masih tinggi. Lantaran stok vaksin polio kosong, masyarakat pun terpaksa harus membeli vaksin secara mandiri di rumah sakit swasta atau klinik swasta. “Kalau puskesmas kan dapat dari pemerintah, pemasoknya dari Bandung. Nah, enggak tau yang swasta,” kata Yulis.

Hingga hari ini, kabar mengenai ketersediaan vaksin polio di puskesmas belum juga jelas. Pasalnya, tidak ada surat atau pemberitahuan resmi dari Kemenkes.

Sebagai antisipasi, orang tua anak memilih imunisasi di rumah sakit swasta dengan biaya lebih dari Rp 100.000. “Dari tahun lalu, vaksin polio di puskesmas kosong. Karena takut kelamaan, saya imunisasi ke RS PKU Muhamadiyah Bantul,” ujar Nanda Reni Fera Ramadhan, warga Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul.

Nanda mengaku tidak keberatan dengan biaya yang harus ia keluarkan. Hanya saja, ia berharap pemerintah segera mengadakan kembali vaksin di puskesmas. “Vaksin polio itu fasilitas dari pemerintah, harusnya kita bisa dapat gratis,” katanya.

Kepala Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bantul Abdenego Dani Nugroho justru menganggap pembembeli vaksin secara mandiri itu merupakan tanda masyarakat punya kesadaran akan kesehatan yang tinggi.

Meski begitu, dia tetap mengakui Pemerintah Pusat belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang ada di daerah. “Seharusnya kegagalan Pemerintah Pusat itu tidak terjadi. Pasalnya, kami-kami ini yang di daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.