Anggaran Rp10 Miliar Disiapkan untuk Jalan Rusak di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk perbaikan jalan, gorong-gorong, dan jembatan rusak.

Pasalnya, cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Sleman berdampak terhadap rusaknya sejumlah infrastruktur di wilayah ini.

Kabid Bina Marga DPUPKP Sleman Achmad Subhan mengatakan meski anggaran telah disiapkan, tetapi pihaknya belum mendata secara menyeluruh terkait dengan kerusakan infrastruktur yang terjadi beberapa waktu lalu di Bumi Sembada akibat cuaca ekstrem.

"Banyak infrastruktur yang rusak akibat cuaca ekstrem seperti jalan dan jembatan seperti Jembatan Merah dan Jembatan Condongcatur juga diupayakan perbaikan, tidak ditutup total tetapi masih bisa dilewati kendaraan bermotor roda dua," kata Achmad Subhan, Sabtu (14/3/2020).

Dikatakannya, perbaikan hanya dilakukan untuk jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Sedangkan infrastruktur seperti jalan provinsi dan jalan nasional akan ditangani oleh instansi terkait.

"Kalau di Bina Marga itu kan ada forum Bina Marga yang berisikan Bina Marga dari level kabupaten, provinsi hingga nasional, sudah kami sampaikan melalui forum, jadi walaupun statusnya bukan jalan kabupaten akan segera ditindaklanjuti oleh rekan-rekan yang punya kewenangan. Seperti di Jalan Gito Gati itu kewenangannya provinsi, memang di situ tidak diperbaiki karena memang akan dilebarkan sembilan sampai sebelas meter dengan anggaran sebesar Rp25 miliar dan akan digarap tahun ini. Jadi tidak hanya sekadar ditambal, tetapi dibangun kembali," kata dia.

Merujuk catatan Bina Marga, kerusakan infrastruktur seperti jalan rentan terjadi di wilayah yang berada di dataran rendah. Seperti di wilayah timur di antaranya Prambanan, Palagan, dan Kalasan. "Kerusakan juga rentan terjadi di wilayah pusat keramaian seperti di seputaran Hartono Mall dan jalur yang dilintasi kendaraan berat seperti truk,” katanya.

Sebelumnya DPUPKP Sleman Sapto Winarno mengatakan jika kerusakan drainase di Ngemplak dan jembatan di Jombor sementara ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Instansinya juga akan membantu serta mendata kerusakan dan perencanaan perbaikannya.

"Pelaksanaan akan diprioritaskan di anggaran perubahan. Saat ini hanya penanganan darurat. Penanganan darurat tergantung jenis kerusakan di lapangan, bisa dengan karung pasir atau bronjong. Sementara didata dulu," katanya.