Paguyuban Lurah Gunungkidul Pertanyakan Dampak Perubahan Nomenklatur

Keistimewaan DIY. - Harian Jogja
09 Juli 2020 22:27 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjoga.com, GUNUNGKIDUL —Ketua Paguyuban Semar yang merupakan wadah dari Lurah Gunungkidul, Bambang Setyawan, mempertanyakan dampak dari perubahan nomeklatur desa menjadi kalurahan. Hal ini disampaikan saat audiensi di kediaman Anggota DPR, Gandung Pardiman, di Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kamis (9/7/2020). "Jangan hanya perubahan nama saja, tetapi harus ada manfaatnya," kata Bambang.

Dia berharap dengan perubahan tersebut bisa berdampak terhadap kemudahan akses dana keistimewaan. Selama ini, kata Bambang, dana tersebut belum bisa diakses oleh seluruh kalurahan sehingga dengan perubahan nama dari desa menjadi kalurahan, maka masyarakat bisa ikut merasakan. "Dalam waktu dekat ada musyawarah khusus perencanaan danis 2021. Kami berharap lewat musyawarah ini maka mulai tahun depan seluruh kalurahan bisa mendapatkan anggaran dari Pemda DIY," katanya.

Selain masalah dana keistimewaan, Semar juga menyampaikan masa jabatan. Bambang berharap dengan penetapan keistimewaan yang dibuktikan dengan adanya perubahan nomenklatur maka harus ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. "Kalau tetap sama, terus apa yang istimewa," katanya.

Ia mengusulkan agar jabatan lurah bisa dikembalikan menjadi delapan tahun. "Kami berharap aspirasi kami bisa difasilitasi dan dikabulkan, termasuk adanya biaya operasional untuk lurah," katanya.

Anggota DPR, Gandung Pardiman, mengatakan adanya aspirasi dari para lurah sangat penting menyangkut masalah keistimewaan. Meski demikian, sebelum membawa aspirasi itu ke tingkat Pusat, Gandung berjanji membentuk tim kecil di DIY. Rencananya di tim kecil ini berisi perwakilan dari kabupaten untuk membahas aspirasi yang disuarakan oleh para lurah. "Harus dikaji dulu, setelah semua matang kami bawa ke Komisi II DPR," katanya.