Petani Pantai Samas Tolak Alih Fungsi Terminal Agrobisnis

Harianjogja.com, BANTUL—Puluhan petani di pesisir pantai selatan Bantul menolak alih fungsi bangunan Sarana Terminal Agrobisnis (STA) menjadi salah satu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berlokasi di Dusun Tegalrejo, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Rabu (26/8/2020).

Mereka menilai STA yang berada di sisi selatan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Samas itu sangat penting sebagai tempat pelelangan hasil pertanian. Petani juga menilai alih fungsi bangunan itu tanpa disertai dengan sosialisasi. "Bangunan STA ini dibangun untuk memfasilitasi petani cabai dan bawang merah saat harga anjlok. Di bangunan ini biasanya digelar lelang cabai dan bawang merah," kata Ketua Kelompok Lelang Cabai dan Bawang Merah, Subandi.

BACA JUGA: Jokowi Ingatkan Sanksi Korupsi Bukan Cuma Penjara, Tapi Juga Sanksi Sosial dan Neraka

Subandi mengatakan bangunan tersebut sangat membantu petani bawang dan cabai ketika harga komoditas di pasaran anjlok. Para petani melelang hasil panen di STA, kemudian menjualnya jika ada tawaran harga tertinggi. Ia mengakui bangunan yang sudah berusia 17 tahun tersebut mangkrak selama lima tahun terakhir karena terjadi kerusakan di beberapa bagian, terutama bagian atap. Untuk sementara lelang hasil pertanian dilakukan di rumah salah satu warga setempat.

Menurut Subandi, pemindahan lokasi lelang ini bukan berarti tanpa upaya mempertahankan STA. Para petani sudah berkali-kali mengajukan permohonan perbaikan gedung kepada Pemkab Bantul. Namun hasilnya sampai saat ini belum ada respons, Bangunan yang berdiri di lahan Sultan Grond (SG) tersebut tetap dibiarkan rusak. "Seharusnya pemerintah memperbaiki kembali untuk membantu petani, bukan malah menyewakan ke pihak lain," ucap Subandi.

BACA JUGA: Susah Sinyal, Guru di Bantul Datangi Rumah Murid

Seorang perwakilan Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Julaidi Rastyanto, mengatakan berdasarkan keterangan Pemdes Srigading, bangunan STA sudah 10 tahun lebih mangkrak, dan jika dipertahankan justru berpotenai membahayakan karena beberapa bagian sudah lapuk dan aus.

Akhirnya ada sebuah lembaga BMT ingin memanfaatkan lahan seluas 2.000 meter persegi itu. BMT juga sudah mengantongi izin kekancingan dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. "BMT sudah diizinkan memanfaatkan lahan untuk kepentingan mereka," ucap Julaidi.

BACA JUGA: Kasus Covid-19, Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi dari Rata-Rata Dunia

Kepala Desa Srigading, Wahyu Widodo, mengatakan urusan izin dan pembangunan BMT langsung ke Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa setempat karena lahan itu merupakan lahan SG. Meski demikian, Pemdes Srigading menilai ada manfaat dari pembangunan BMT. Pertama, bangunan itu sudah lama mangkrak dan tidak berfungsi. Selain itu BMT juga dapat membantu warga sekitar dalam hal permodalan usaha pertanian.

Tak hanya itu, BMT juga tidak hanya membangun untuk kepentingan sendiri, tetapi juga menyediakan lapak dan tempat ibadah yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. "Saya pikir ada manfaat positifnya juga," kata Wahyu.

Secara prosedur perizinan pendirian BMT sudah tidak ada masalah. Proses sosialisasi sudah dilakukan beberapa kali dengan menghadirkan sekitar 50 warga, termasuk pengurus RT setempat. Wahyu menegaskan jajarannya hanya bersinergi dalam pemanfaatan ke depan untuk warga sekitar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.