GKR Hemas: Sudahi Perdebatan Soal Pancasila

Harianjogja.com, JOGJA- Belakangan ini banyak beredar video-video di media sosial yang memperlihatkan semakin banyaknya orang yang menentang Pancasila, melecehkan Pancasila, menolak Pancasila, atau bahkan sekadar tidak hafal Pancasila.

Kondisi tersebut, kata Anggota DPD RI GKR Hemas seharusnya tidak perlu terjadi manakala Pancasila benar-benar menjiwai Pancasila itu sendiri. Kelima Sila dalam Pancasila, kata Hemas, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia sehingga keberadaan Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya, sangat mustahil untuk lepas dari Pancasila, karena rakyat semua adalah Pancasila itu sendiri.

Baca juga: 32,7 Juta Orang di Dunia Telah Terpapar Covid-19, Jokowi: Cobaan yang Maha Berat

"Apalagi kita masih punya TNI dan POLRI, dan masih ada kita semua ini, anak-anak dan keluarganya. Di sinilah kita harus mengabdi untuk selalu membela Pancasila dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Hemas melakui rilis yang diterima Harian Jogja terkait kegiatan “Jogja Istimewa sebagai Wujud Nilai-Nilai Utama Budaya Pancasila” kepada BK FKPPI dan GM FKPPI di kantor DPD RI Perwakilan DIY, Jumat (25/9/2020).

Memasuki akhir September ini, kata Hemas, bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan. Pertama, terkait silang pendapat di masyarakat tentang PKI. Isu yang selalu muncul pada saat yang sama setiap tahun. Dia meminta semua pihak untuk meninggalkan masalah ini.

Baca juga: Sekolah di Jogja Ini Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

"Tidak ada Polisi atau TNI yang pro pada PKI. Beda pandangan politik jangan langsung tuduh PKI. Jangan dibahas lagi, jangan ditanggapi, kita harus lanjutkan pada masalah yang benar-benar muncul dihadapan kita," katanya.

Kedua, lanjut Hemas, masih ada pertentangan tentang radikalisme, meskipun HTI sudah dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Jika memang keberadaan radikalisme dan HTI ditemukan di tengah masyarakat, maka ia meminta aga segera dilaporkan ke aparat yang berwenang. "Pastikan diselesaikan dengan baik, tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kita tidak lagi kesulitan di kemudian hari," kata Hemas.

Tantangan ketiga, lanjut Hemas, masalah yang benar-benar ada di depan mata adalah pandemi Corona dan keterpurukan ekonomi. Di sinilah masyarakat harus memusatkan perhatian, tenaga, pikiran dan kerja keras kita. Apalagi jumlah kematian akibat Corona di Jogja sudah mencapai 61 orang.

"Sementara masyarakat harus terus berjuang untuk keluar dari kontraksi ekonomi yang mencapai 6,74% di awal September ini. Kontraksi ekonomi Jogja berada dibawah angka nasional yang hanya 5,32%," jelasnya.

Terkait keistimewaan Jogja dan Pancasila, kata Hemas, kebudayaan Jogja adalah kebudayaan Pancasila. Masyarakat Jogja tetap berketuhanan, berperikemanusiaan, sarat dengan nilai-nilai persatuan, mendahulukan kepentingan rakyat dan juga memperhatikan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

"Persatuan kita bahkan bisa dilihat dalam gerakan para penari dan pemain gamelan. Keadilan sosial bisa dilihat dari gotong royong dan tepo seliro masyarakat desa dalam mengembangkan UMKM, bahkan dalam masa Corona ini," katanya.

Sementara itu Wakil Parentah Hageng Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat menyebut, pernyataan bergabungnya Keraton Jogja maupun Kadipaten Pakualaman melalui Maklumat 5 September 1945, bukan menyerahkan kedaulatan ke RI. Tapi memperkuat kedaulatan RI yang baru diproklamasikan. "Dampak bergabungnya Keraton Jogja, kemudian Bung Karno memasukkan pasal 18 b UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan daerah yang bersifat istimewa," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News