Ini Besar Modal Awal Abdul Halim dan Suharsono untuk Kampanye Pilkada Bantul

Ilustrasi. - Freepik
04 Oktober 2020 22:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Dua pasangan calon bupati dan wakil Bupati Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo dan Suharsono-Totok Sudarto telah melaporkan awal dana kampanye (LADK). Masing-masing dana awal kampanye kedua paslon tersebut sama, yakni Rp300 juta.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Musnif Istiqomah, mengatakan tidak ada arahan atau peraturan nominal dana awal kampanye yang harus dilaporkan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul.

Bahkan di beberapa tempat ada paslon yang melaporkan dana awal kampanye nol rupiah. Namun untuk Bantul ini memang kebetulan dana awal kampanye yang dilaporkan nominalnya sama, “Tidak ada batasan minimal, itu kebetulan aja sama [Rp300 juta]. Tidak ada arahan dari kami untuk melaporkan dana awal kampanye sekian juta. Jadi kebetulan saja sama,” kata Musnif, saat dihubungi Minggu (4/10/2020).

BACA JUGA: Mobil Terbakar Hebat di Jakal, Beruntung Penumpang Sempat Selamatkan Diri

Dalam surat Nomor 527/PL.02.5-Pu/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020, tertulis saldo awal paslon Abdul Halim Mulih-Joko Budi Purnomo dan Suharsono-Totok masing-masing Rp300 juta.

Dana tersebut merupakan sumbangan dari pasangan calon yang akan digunakan untuk kampanye. Sementara sumbangan partai politik atau gabungan partai politik serta sumbangan dari pihak lainnya sama-sama masih nol rupiah.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan jika ada tambahan sumbangan dana kampanye dari paslon, partai politik, perseorangan atau badan hukum lainnya harus dilaporkan secara berkala. Sumbangan dana kampanye ini diakuinya sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sumbanyan dari perseorangan maksimal Rp75 juta. Sementara sumbangan yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik atau pihak lain berbadan hukum swasta paling banyak Rp750 juta. Nilai sumbangan tersebut berlaku secara komulatif. Tidak hanya sumbangan, namun pengeluaran dana kampanye juga dibatasi, “Pembatasan pengeluaran maksimal dana kampanye di Pilkada Bantul, Rp 17 miliar,” kata Didik.