7 Tahun Berturut Dapat WTP, Kulonprogo Diganjar Penghargaan dari Kemenkeu

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates, Sugiyana (Kanan), selaku perwakilan Kemenkeu, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Kulonprogo, Sutedjo. di ruang kerja bupati Kulonprogo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (8/10/2020). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
08 Oktober 2020 14:27 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kabupaten Kulonprogo mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 sehingga diganjar Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates, Sugiyana, selaku perwakilan Kemenkeu, kepada Bupati Kulonprogo, Sutedjo, di ruang kerja bupati Kulonprogo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (8/10/2020).

Sugiyana menjelaskan setiap tahun Kemenkeu memberikan penghargaan dengan tiga kategori, yaitu daerah yang satu tahun dapat opini WTP, daerah yang lima tahun berturut-turut dapat opini WTP dan daerah yang 10 tahun berturut-turut dapat opini WTP. Sementara untuk Kulonprogo, sudah tujuh tahun berturut-turut dapat predikat tersebut sehingga dimasukkan dalam kategori lima tahun dan berhak mendapat piagam.

BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Ubah Sistem Evaluasi Belajar: Tenang, Tak Perlu Bimbel Khusus

"Untuk Kulonprogo sejak 2013 sampai tahun ini berhasil mempertahankan opini WTP secara murni, artinya tidak ada temuan BPK yang tidak diselesaikan dengan baik, sehingga oleh Kemenkeu, diganjar piagam ini," kata Sugiyana usai penyerahan piagam di ruang bupati, Kamis siang.

Opini WTP merupakan predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap daerah yang berhasil melaporkan kinerja keuangan tahunan dengan tertib. Banyak faktor yang menjadi landasan daerah bisa mendapat predikat ini, salah satu yang paling utama menurutnya adalah tentang pertanggungjawaban soal penyampaian keuangan.

Secara umum, seluruh daerah di Indonesia telah mempertanggungjawabkan kinerja dan laporan keuangan daerahnya. Namun tidak semua bisa mendapat WTP. Dia mencontohkan Kulonprogo sebelum 2013 maksimal hanya memperoleh WTP dengan catatan, artinya meski kinerja dan laporan keuangan daerah sudah dilaksanakan, ada beberapa temuan BPK yang belum dituntaskan.

Baru pada 2013 hingga saat ini, Kulonprogo secara berurut-turut bisa dapat opini WTP tanpa catatan, atau disebutnya WTP murni.

BACA JUGA: Lama Tak Masuk Sekolah, Siswa MTS Ini Lupa Lagu Indonesia Raya

"Berdasarkan obrolan saya dengan Inspektorat Daerah Kulonprogo pada tahun-tahun awal [2013] mereka benar-benar kerja keras untuk menyelesaikan temuan-temuan BPK, hingga akhirnya bisa meraih WTP murni pada tahun itu. Sebelum tahun itu Kulonprogo baru sebatas dapat WTP dengan catatan karena ada beberapa [temuan BPK] yang belum selesai," ujarnya.

Bupati Kulonprogo, Sutjedo mengatakan opini WTP yang diperoleh kabupaten ini merupakan hasil kinerja seluruh sektor tak hanya eksekutif tapi juga legislatif. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya termasuk DPRD Kulonprogo yang sudah bekerja optimal dan bertanggungjawab terhadap keuangan negara sehingga Kulonprogo bisa dapat predikat ini.

"Kami sampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Kulonprogo baik eksekutif maupun legislatif yang semuanya dinilai baik kemudian dapat opini WTP," ujarnya.

Sutedjo berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh sektor di Kulonprogo untuk bisa mempertahankan WTP di tahun-tahun selanjutnya.

"Untuk mempertahankan predikat ini, tentunya kami akan berusaha untuk terus koordinasi lintas sektoral, sehingga semua lini dan komponen bisa bersinergi. Semua aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab bisa terkoordinasi dengan sebaik-baiknya," ucapnya.