UMP 2021 Tidak Naik, Ini Sikap Serikat Pekerja Rokok DIY

Sunartono Rabu, 28 Oktober 2020 17:17 WIB

UMP 2021 Tidak Naik, Ini Sikap Serikat Pekerja Rokok DIY

Ilustrasi buruh atau pekerja./JIBI

Harianjogja.com, JOGJA-- Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) DIY merespons Surat Edaran tentang Penetapan Upah Minimum 2021 di Masa pandemic Covid-19. Adanya poin untuk menyamakan jumlah upah minimum 2020 dengan 2021 dinilai perlu pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan pekerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja bernomor M/11/HK.04/10/2020 itu memuat tiga poin penting terkait upah minimun 2021 dengan pertimbangan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Antara lain pertama, melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Kedua, menetapkan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ketiga, menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) pada 31 Oktober 2021.

Ketua Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI DIY Waljid Budi Lestarianto menyatakan setelah membaca surat edaran tersebut ada beberapa hal yang harus disikapi pekerja. Surat tersebut berisi anjuran sebagai pedoman daerah untuk menetapkan UMP saat kondisi pandemi.

“Tetapi pertanyaannya apakah semua perusahaan berdampak besar, seberapa dampaknya, soal dampak ini yang harus dibuktikan,” katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Rabu (28/10/2020).

Pada poin pertama surat edaran tersebut memberikan sinyal tidak ada kenaikan UMP 2021. Karena penetapan upah disamakan dengan 2020. “Sehingga kami menafsirkan jumlah atau persentase rupiahnya kan sama dnegan tahun lalu, bisa diasumsikan serendah-rendahnya sama dengan tahun 2020,” ujarnya.

Ia menilai dalam penetapan UMP tersebut harus melibatkan serikat pekerja. Begitu juga dengan serikat pekerja harus melakukan pembahasan dengan anggota karena fungsi dari serikat adalah untuk melindungi dan membela anggotanya agar mendapatkan kesejahteraan.

“Bila kenaikan upah diatur di perjanjian kerja bersama maka isinya harus disepakati antara pekerja dengan pengusaha, serikat punya hak untuk membahas atau menolak jika dinilai memberatkan,” ujarnya.