Debat Pertama, Halim Yakin Menaikkan Elektabilitas

Harianjogja.com, BANTUL-Pasangan Calon Bupati Bantul nomor urut satu Abdul Halim Muslih dan Joko Budi Purnomo meyakini debat pertama tentang Pemerintahan Yang Bersih, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul di salah satu stasiun televisi bisa menaikkan elektabilitas dalam pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.

Ketua Tim Sukses Abdul Halim Muslih dan Joko Budi Purnomo, Subhan Nawwawi mengatakan keyakinan elektabilitas Halim-Joko naik terlihat dari debat bahwa pasangan tersebut lebih banyak menawarkan ide untuk Bantul ke depan.

Menurut dia, Halim menawarkan ide berbasis persoalan yang dihadapi pada masa pemerintahan kemarin di antaranya tentang penataan birokrasi yang menekankan tentang pelayanan.

“Dimana layanan itu dilakukan berbasis Tehnologi Informasi dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dan sarana pendukungnya," kata Subhan seusai menonton debat calon bupati Bantul, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Ini Pengakuan Masing-Masing Kelompok dalam Bentrok Sesama Pemuda Pancasila di Bantul

Hal itu berbeda dengan lawannya calon nomor urut dua yang hanya bercerita tentang masa lalu, bukan paparan ide dan gagasan untuk membuat kemajuan di Bantul. “Bahkan, kami melihat dalam debat itu calon nomor dua banyak curhat dan mengeluh. Artinya, secara kemampuan sebagai incumben dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin,” kata Subhan.

Debat pertama calon bupati Bantul yang disiarkan melalui salah satu stasiun televisi itu terdiri dari enam sesi. Sesi pertama berisi tentang pemaparan visi misi, kedua tentang penajaman visi misi melalui pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator atau pemandu acara Artika Amelia.

Sesi selanjutnya adalah tentang tanya jawab antar calon Bupati serta saling sanggah terkait persoalan yang terjadi di Bantul dan upaya yang akan dilaksanakan ke depan. Halim memang lebih banyak menawarkan ide dan gagasan tentang masa depan Bantul.

Halim juga memaparkan berbagai persoalan yang selama ini masih terjadi seperti kemiskinan yang masih di angka 14% dari total jumlah penduduk, angka bayi stunting di angka 3.000 lebih, dan prestasi pelajar siswa SD dan SMP yang masih stagnan.

Baca juga: UMP 2021 Tidak Naik, Ini Sikap Serikat Pekerja Rokok DIY

Selain itu soal pemerintahan yang bersih, menurut Halim barometernya tidak hanya nol persen pejabat di Bantul atau semua aparatur sipil negara (ASN) yang diproses di kejaksaan atau sampai pengadilan. Ia melihat korupsi juga banyak jenisnya, bahkan ada yang silent corruption.

Ia juga melihat ada kekacauan sistem dalam penataan pejabat di Bantul. “Ada beberapa fenomena penataan ASN di Bantul mengacaukan sistem,” kata Halim. Dia mencontohkan ada pejabat yang sudah menjalani pendidikan dan pelatihan sesuai keahliannya kemudian dipindah ke bidang yamg bukan ahlinya.

“Ada kompetensi sarjana pertanian ditempatkan di bidang informatika. Itu tidak memiliki kapasitas mengurus soal informatika,” ucap Halim. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.