Festival Bregada Rakyat DIY 2026 Hadirkan Juara dari 15 Tahun Penyelenggaraan
Festival Bregada Rakyat DIY 2026 menghadirkan 18 kelompok di Sleman. Simak jadwal, kriteria penilaian, hadiah, dan daftar peserta.
Sudarmini, warga Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, menunjukkan kartu BPJS Kesehatan miliknya, Senin (9/11/2020)/ Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, SLEMAN—Menjadi peserta BPJS Kesehatan selain untuk mendapatkan layanan kesehatan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya opname di rumah sakit.
Sudarmini, warga Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, mengaku sudah lama menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sejak program layanan kesehatan ini masih bernama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), ia dan keluarganya sudah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan yang dikelola pemerintah.
"Kebetulan suami saya jadi anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat). Jadi, satu keluarga didaftarkan sebagai peserta Jamkesda. Sampai saat ini masih aktif," katanya kepada Harian Jogja, Senin (9/11/2020).
Saat program Jamkesda menjadi bagian dari program JKN-KIS, ia dan keluarganya masih terdaftar. Meskipun ia dan keluarga sudah mendapatkan jaminan kesehatan, bukan berarti Sudarmini tidak menjaga kesehatannya. Ia tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah.
"Alhamdulillah, sampai saat ini kami belum pernah sakit yang berat apalagi sampai opname di rumah sakit. Kami tetap menjaga kesehatan. Biasanya minum jamu," kata Sudarmini.
Kalaupun ke puskesmas, katanya, ia tetap menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk kontrol rutin, seperti mengecek gula darah dan asam urat. Untuk hasil cek gula darah, ia mengaku masih terkontrol. Berbeda dengan hasil asam uratnya yang tergolong tinggi.
"Kemarin sampai 8,6 padahal normalnya 4,6. Untuk yang lainnya masih normal. Kartu BPJS Kesehatan ini saya pakai untuk kontrol rutin saja dan berjaga-jaga kalau ada gangguan kesehatan," katanya.
Sudarmini mengatakan pelayanan JKN KIS memang harus sesuai prosedur. Jika ingin menggunakan fasilitas kesehatan (faskes) kedua, maka harus meminta rujukan dari faskes pertama. Kemudian, saat opname di faskes kedua juga harus sesuai kelasnya. "Kalau naik kelas dibolehkan, tetapi selisih pembayaran ditanggung sendiri. Prosedurnya seperti itu," katanya.
Ia menilai selama memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan tidak ada masalah. Bahkan layanan BPJS saat ini sudah baik. Dia berharap layanan jaminan kesehatan tersebut terus meningkatkan pelayanan agar layanan kesehatan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. "Kalau hanya antre enggak masalah. Tetapi selama ini layanan di puskesmas juga bagus, tidak ada pembedaan pelayanan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Festival Bregada Rakyat DIY 2026 menghadirkan 18 kelompok di Sleman. Simak jadwal, kriteria penilaian, hadiah, dan daftar peserta.
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Rotasi Polda DIY berdasarkan Telegram Kapolri 2 November 2026 mengganti Kapolresta Jogjakarta dan Dirreskrimum. Ini nama pejabat barunya.
Yusril mengungkap indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya.
SIM Keliling Polda DIY beroperasi selama November 2026 di sejumlah lokasi. Simak jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM A serta C.
Jadwal KRL Palur-Jogja Kamis 5 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari 13 stasiun hingga Jogja.