Disiplin Prokes, Kunci Sukses Pilkada di Tengah Pandemi

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DIY terus melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di tiga wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. KPU memastikan masyarakat tidak perlu khawatir, selama mereka juga taat terhadap prokes.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY, Moh Zaenuri Ikhsan, mengatakan tahapan pilkada serentak saat ini telah sampai pada kampanye dan laporan dana kampanye, serta persiapan pemungutan suara. Persiapan meliputi logistik dan bimbingan teknis (bimtek) pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

BACA JUGA: Pengajian Akbar Kanzus Sholawat Habib Lutfi di Pekalongan Diundur

Pelaksanaan bimtek menggunakan prokes yang ketat, yakni hanya tiga orang per-KPPS yang dijadikan model. "Sejak awal tahapan pilkada, dari pemutakhiran data pemilih, ada prokes. Tapi mau tidak mau, karena prosedur, harus rumah ke rumah. Alhamdulilah dari proses ini tidak ditemukan klaster dari ini," kata dia dalam acara Live Streaming Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada di Tengah Pandemi, yang disiarkan di media sosial Harian Jogja, dan on air Star Jogja FM, Rabu (18/11/2020).

KPU juga menggelar rapid test untuk petugas pilkada. Jika hasilnya reaktif, petugas pilkada akan diganti untuk menjamin petugas di lapangan sehat dan tidak terjadi penularan Covid-19. Pada tahap kampanye, prokes dilaksanakan dengan aturan kampanye rapat umum dialihkan dengan sistem dalam jaringan (daring).

Kegiatan kampanye terbuka dibolehkan tapi maksimal 50 orang. Aturan ini termasuk untuk acara debat pasangan calon. Pihak yang boleh datang ke ruangan dibatasi, sedangkan pendukung yang ingin menyaksikan disarankan secara daring menggunakan layar besar.

BACA JUGA: Ini Cara Mengecek Transfer BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta

Dalam pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember nanti, penting untuk petugas dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

“Jika biasanya TPS bisa menggunakan tenda di lapangan, nanti perlu diperhatikan karena bertepatan musim hujan, bisa berisiko tinggi menularkan Covid-19 karena terjadi penumpukan,” ujar Zaenuri.

Pihaknya menyarankan penggunaan gedung, standarnya adalah 8 m x 10 m, lebih besar lebih baik. TPS harus menerapkan prokes dengan mangatur jarak kursi dan mengatur antrean maksimal hanya sembilan orang. Masyarakat yang hadir diharapkan sadar membawa masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. "Jadi suksesnya pemilu sangat penting dari adanya dukungan masyarakat," ucap dia.

BACA JUGA: Ini Perbandingan Kenaikan Upah Minimum DIY Selama 3 Tahun Sampai Sekarang

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Bambang Eka Cahya Widodo, mengungkapkan penelitian yang dilakukannya pada kegiatan kampanye mulai 26 September hingga 26 Oktober 2020 menuntukkan kampanye tatap maya dinilai tidak efektif. Menurutnya KPU perlu mencari strategi masif agar gagasan dan ide paslon bisa sampai kepada masyarakat.

"Untuk paslon, akan lebih penting agar mereka melihat pandemi ini dan masalah yang muncul sebagai bahan mereka bisa menawarkan solusi. Ini tantangan kreativitas. Munculkan solusi di medsos mereka," katanya.

BACA JUGA: Sah! Pemda DIY Tetapkan UMK 2021, Ini Daftar Lengkapnya

Saat ini yang muncul di medsos hanya anjuran normatif. Bahkan, unggahan kadang tidak sesuai persoalan di masyarakat. Medsos juga hanya bersifat satu arah tidak interaktif.

“Ada publik yang merespons. Namun paslon tidak merespons dengan baik,” kata dia.

Menurutnya Korea dan Amerika Serikat yang telah menggelar pemilu dalam masa pandemi ini bisa ditiru. Korea sukses karena mereka disiplin, sedangkan AS sukses dengan menerapkan sejumlah metode pemberian suara tanpa datang ke TPS. Mereka menggunakan mail, dropbox hingga memilih lebih awal, sehingga tidak terjadi penumpukan di TPS. "Meski perlu diketahui juga, angka Covid-19 di dua negara tersebut meningkat seusai pemilu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News