Sleman Anggarkan Rp6,6 Miliar untuk Penanganan Merapi

Puluhan balita berada dibarak pengungsian Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, Sabtu (7/11/2020). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
22 November 2020 19:37 WIB Hafit Yudi Suprobo Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman menganggarkan Rp6,6 miliar untuk penanganan siaga bencana Gunung Merapi. Dana tersebut berasal dari biaya tidak terduga (BTT) yang memang disiapkan oleh Pemkab Sleman untuk menghadapi keadaan darurat sebesar Rp57,68 miliar.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Aji Wibowo mengatakan jika prosedur dalam penggunaan BTT sendiri didasarkan dengan tenggat waktu bulanan. Atau mengikuti periodesasi masa tanggap darurat. Ia tidak menampik jika penggunaan bisa digunakan kapan saja. Tetapi, peruntukannya hanya untuk kondisi bencana.

"Ketika ada SK Bupati atau edaran Bupati dikeluarkan ketika ada darurat bencana, maka nanti bisa pakai BTT. Misalnya, ketika ada pandemi Covid-19, Gubernur DIY mengeluarkan kebijakan darurat Covid-19, nah Sleman juga, maka saya bisa mengeluarkan BTT untuk penanganan Covid-19," ujar Aji pada Minggu (22/11/2020).

BACA JUGA : Gunung Merapi Luncurkan Guguran Material ke Kali Lamat

Bupati Sleman Sri Purnomo menetapkan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi sejak tanggal 5 November hingga 30 November 2020. Penetapan status masa tanggap darurat bencana tersebut dikatakan Aji berimbas kepada bisa digunakannya dana BTT.

"Syarat penggunaan BTT adalah tanggap darurat, dan mengikuti periodesasi tanggap darurat. 5 November kemarin tanggap darurat Merapi sampai 30 November, berarti bisa pakai BTT. Misal nanti 1 Desember sudah dicabut, ya tidak bisa dipakai lagi," kata Aji.

Adapun, untuk Sleman menetapkan dana BTT sebesar Rp57,68 miliar. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp17,84 miliar telah digunakan untuk penanganan Covid-19 dan tanggap darurat Merapi. Khusus untuk tanggap darurat Merapi, dana yang digelontorkan sebanyak Rp6,6 miliar.

BACA JUGA : Kegempaan di Merapi Meningkat 

"Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah [OPD] sudah mengajukan anggaran untuk beberapa kegiatan. Semisal, DPUPKP Sleman sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan Watuadeg-Plosorejo sebesar Rp776,8 juta, perbaikan Jalan Srunen Rp186,4 juta, dan evakuasi ternak sebenar Rp641 juta," terangnya.

Dinas Sosial Sleman tak luput untuk mengajukan anggaran untuk keperluan pengungsi sekitar Rp281 juta. Sedangkan, Dinas Perhubungan Sleman mengajukan anggaran sebesar Rp594,8 juta untuk keperluan pemasangan lampu di barak pengungsian, jalur evakuasi, dan untuk pembatas jalan.

BACA JUGA : Merapi Siaga, 30 Dusun Ada di Daerah Bahaya, Ini Daftarnya

Sementara itu, serapan anggaran terbesar sendiri diserap oleh BPBD Sleman dengan dana sekitar Rp3,2 Miliar. Selain untuk mempersiapkan barak pengungsian, dapur umum, anggaran juga digunakan untuk perbaikan jalan Suruh-Singlar sebesar Rp2,65 Miliar. "Sisa dana BTT sendiri Rp39,84 Miliar. Dana itu cukup untuk 2020," katanya.