Ini Jenis Pelanggaran Pilkada yang Ditemukan Bawaslu Gunungkidul

Ilustrasi. - Freepik
25 November 2020 01:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Bawaslu Gunungkidul hingga sekarang belum menemukan dugaan adanya praktik politik uang dalam gelaran Pilkada Gunungkidul. Hingga saat ini, selain pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), baru sebatas pelanggaran disiplin protokol kesehatan.

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan pelaksanaan tahapan kampanye di Gunungkidul masih berjalan secara kondusif karena berjalan dengan aman damai dan lancar. Meski demikian, ia tidak menampik di dalam kampanye ada yang belum tertib berkaitan dengan protokol kesehatan. Sebagai contoh, masih ada peserta kampanye yang belum memakai masker, tidak jaga jarak.

Baca juga: Guru & Murid di Sekolah Gunungkidul Terinfeksi Covid-19

Adanya temuan tersebut, tim pengawas langsung mengingatkan kepada penyelenggara untuk tertib menjalankan protokol kesehatan. “Ya kalau masih ada peserta yang tidak memakai masker atau berkerumun, maka acara kampanye tidak bisa dimulai,” katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (24/11/2020).

Menurut dia, meski ada yang belum tertib protokol kesehatan, namun bawaslu tidak sampai membuat teguran secara tertulis. Pasalnya, saat diberikan peringatan oleh pengawas di lapangan, penyelenggara kampanye langsung bisa mematuhinya.

Baca juga: Barak Gayam Sudah Siap Tampung Pengungsi Merapi

Selain adanya temuan penyelenggaraan kampanye yang belum tertib protokol kesehatan, juga ada pelanggaran pemasangan APK. Temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar dalam tata cara pemasangananya. “Untuk yang lain seperti politik uang, kami belum menemukan tanda-tanda pelanggaran,” ungkapnya.

Rosita mengatakan, untuk mencegah adanya politik uang, bawaslu akan terus melakukan pengawasan. Selain itu, ia juga meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu pengawasan. Salah satunya dengan melaporkan adanya dugaan praktif uang di masyarakat.

“Partisipasi ini penting guna memastikan pilkada berjalan sesuai aturan. Yang jelas, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukan pengawasan,” katanya.