Pemda DIY Diminta Lebih Serius Menangani TPST Piyungan

Ujang Hasanudin

Senin, 28 Desember 2020 - 17:57 WIB

Sunartono

Pemda DIY Diminta Lebih Serius Menangani TPST Piyungan

Sejumlah armada pengangkut sampah lalu lalang di sekitar TPST Piyungan, Rabu (23/12/2020). Setelah ditutup warga beberapa hari terakhir, kini TPST Piyungan dibuka kembali. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Harianjogja.com, BANTUL--Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Amir Syarifudin meminta Pemda DIY lebih serius lagi dalam mengurusi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, karena sejak bertahun-tahun TPST Piyungan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dia mengatakan sebenarnya masyarakat di sekitar TPST Piyungan sudah sabar dan menerima keberadaan TPST Piyungan, termasuk dirinya sebagai warga Piyungan, “Tinggal keseriusan dan keberanian dari Pemda DIY [untuk mengolah sampah TPST Piyungan],” kata Amir Syarifudin, Senin (28/12/2020).

Menurut Amir, semestinya pengelolaan sampah TPST Piyungan sudah harus mendatangkan teknologi pengolah sampah supaya sampah tidak hanya diuruk karena sampah harian TPST Piyungan mencapai 600 ton. Sementara kondisi TPST Piyungan sudah kelebihan kapasitas sejak 2016 lalu, “Harusnya sampah diolah, bukan hanya ditumpuk dan diuruk,” ucap Amir.

Selain dengan pengadaan teknologi pengolah sampah di TPST Piyungan langsung, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Pemda DIY untuk membuat program agar daerah, terutama Bantul, Jogja, dan Sleman membuat depo pengolahan sampah mandiri supaya tidak semua sampah dari tiga daerah tersebut dibuang ke TPST Piyungan semua.

Dia menganggap Pemda DIY memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaan teknologi pengolah sampah dan program depo pengolah sampah di tiap daerah. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan Pemda DIY membeli dua hotel di kawasan Malioboro senilai Rp170 miliar plus renovasinya Rp50 miliar.

Sementara anggaran tahun ini untuk perbaikan TPST Piyungan hanya Rp17 miliar untuk pembuatan drainase, “Beli hotel Rp170 miliar mampu, masa pengolahan sampah hanya Rp17 miliar,” ungkap Amir.

Lebih lanjut Amir mengatakan perlu ada koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Sebab, DPUP-ESDM selama ini yang membangun dermaga dan perbaikan drainase. Saat perbaikan drainase ada penutupan satu dermaga sehingga satu dermaga yang digunakan tidak mampu menampung seluruh truk pengangkut sampah yang masuk sehingga terjadi antrean.

Kondisi tersebut kemudian dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Bahkan limbah sampah juga masuk ke pemukiman warga. Dia menilai protes masyarakat dengan menutup sementara TPST Piyungan merupakan hal wajar dan harus dipenuhi aspirasinya karena itu bagian dari hak dasar warga sekitar TPST Piyungan.

Sementara ini sambil menunggu adanya teknologi pengolah sampah, kata Amir, pihaknya mendrong agar pelebaran TPST Piyungan segera terealisasi pada 2021 mendatang.

Sebelumnya warga sekitar TPST Piyungan beberapa kali menutup akses masuk truk pengangkut sampah sehingga sampah menumpuk di daerah. Terdapat tujuh poin tuntutan warga, yakni pembuatan dermaga sampah 200 meter masuk ke lokasi agar tidak mengganggu aktivitas warga, perbaikan drainase air limbah maupun air hujan.

Kemudian penerangan jalan dari pertama masuk pintu timbangan sampai pembuangan, penyemprotan lalat dan pengecekan kesehatan berkala bagi warga sekitar TPST Piyungan, kebersihan jalan, pengurukan lahan yang sudah tidak aktif agar plastik tidak beterbangan ke rumah warga, serta dana kompensasi setiap kepala keluarga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News