Pemkab Kulonprogo Dapat Kewenangan Mengelola Gerbang Samudera Raksa

Bupati Kulonprogo, Sutedjo bersama Kepala BPPW DIY Tri Rahayu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro dan Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana, berfoto bersama sembari menunjukkan berkas berita acara pinjam pakai Pengelolaan Gerbang Samudera Raksa di Ruang Menoreh, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (30/12/2020) pagi. - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
30 Desember 2020 12:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengelola proyek nasional Gerbang Samudra Raksa di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Penyerahan kewenangan itu ditandai dengan penandatanganan berkas berita acara pinjam pakai Pengelolaan Gerbang Samudera Raksa oleh Bupati Kulonprogo, Sutedjo; Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro dan Kepala BPPW DIY Tri Rahayu di Ruang Menoreh, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (30/12/2020) pagi.

Tri Rahayu mengatakan penyerahan pengelolaan bertujuan agar Gerbang Samudera Raksa atau biasa disebut Gerbang Klangon bisa segera dimanfaatkan. Jika tak segera dikelola sementara bangunan sudah jadi, pihaknya khawatir proyek infrastruktur penunjang KSPN Borobudur itu mangkrak.

"Karena kegiatan kita sudah selesai [pembangunan Gerbang Samudera Raksa] jadi kalau tidak segera dimanfaatkan maka menjadi aset yang terbengkalai dan bisa jadi kesalahan besar bagi kita, mengingat aset ini cukup besar sehingga harus segera dioperasionalkan," ujarnya kepada awak media sesuai acara, Rabu.

Dijelaskan pengelolaan Samudera Raksa berstatus pinjam pakai. Artinya aset bangunan masih milik Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai PPW DIY, dan belum diketahui kapan diserahkan kepada Pemkab Kulonprogo. Sembari menunggu waktu hibah aset itu tiba, pemkab harus bisa mengelola tempat tersebut dengan baik.

Dalam pengelolaan ini, Pemkab kata Tri perlu menyiapkan anggaran dari APBD kabupaten untuk biaya perawatan, pemanfaatan dan kemanan. Tri juga meminta pemkab bisa menjaga keselamatan wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal ini penting karena tempat itu cukup rawan terjadi kecelakaan.

"Harus diperhatikan betul bagaimana keselamatan wisatawan, karena pertama lokasinya itu berada di tikungan jadi cukup rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu perlu juga ada pengawasan kepada wisatawan anak-anak, jangan dibolehkan untuk naik ke bangunan yang cukup tinggi, dikhawatirkan bisa jatuh," ujarnya.

Disinggung soal kapan Gerbang Samudera Raksa akan diresmikan, Tri mengaku belum mengetahuinya. Pihaknya masih terus berkomunikasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun kabupaten terkait peresmian tersebut.

Sementara itu Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyampaikan terimakasih kepada BPPW DIY yang telah memberi kepercayaan kepada pihaknya untuk mengelola gerbang Samudera Raksa. Dia memastikan akan menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola gerbang samudera raksa secara maksimal.

"Kami akan mengelola gerbang itu secara maksimal sampai nanti asetnya diserahkan," ujarnya.

Sekedar pengetahuan pembangunan Gerbang Samudra Raksa sudah selesai 100 persen sejak beberapa pekan lalu. BPPW DIY merampungkan proyek itu selama 270 hari atau sekitar 9 bulan terhitung sejak awal 2020.

Pengembangan Infrastruktur

Bangunan senilai Rp23 miliar merupakan salah satu program Pemerintah Pusat untuk pengembangan infrastruktur KSPN Candi Borobudur. Tempat tersebut akan difungsikan sebagai rest area bagi wisatawan ataupun masyarakat umum baik dari dan ke Yogyakarta International Airport (YIA) Kapanewon Temon, menuju Candi Borobudur.

Dilengkapi dengan relief dari batu berbentuk Gerbang Klangon dengan tema Samudra Raksa, yang merupakan salah satu kapal kayu bercadik khas Nusantara dengan mempresentasikan kebudayaan bahari purbakala, di tempat ini juga akan dibangun areal pedestrian, drainase, pusat kuliner, kios oleh-oleh dan fasilitas penunjang wisata lainnya.