Peringatan 75 Tahun Jogja Kota Republik Menggugah Semangat Generasi Muda

Peringatan 75 Tahun Yogya Kota Republik di Museum Senobudoyo pada Senin (4/1/2021). - Youtube.
05 Januari 2021 17:37 WIB Sirojul Khafid Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA–Sekitar 75 tahun lalu, tepatnya pada 4 Januari 1946, ibukota Indonesia pindah ke Jogja. Alasan utama karena keadaan genting akibat agresi militer Belanda. Kala itu, para leluhur berjuang dalam mempertahankan Indonesia. Menurut Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, setelah para leluhur menjalankan tugasnya, kini giliran kita melanjutkan cita-citanya.

“Sekarang giliran kita mau diapakan Bumi Nusantara ini. Karena tentunya selain memahami, mengulang kembali bahwa Indonesia ini terjadi dari pulau-pulau, dari kerajaan-kerajaan yang menyerahkan wilayahnya untuk bergabung dengan Indonesia,” kata Perwakilan Keluarga Kraton Jogja GKR Mangkubumi dalam acara Peringatan 75 Tahun Yogya Kota Republik di Museum Senobudoyo pada Senin (4/1/2021).

BACA JUGA : Peristiwa Serangan Umum 1 Maret Perlu Terus Dikenalkan

GKR Mangkubumi menyatakan masyarakat perlu mempertahankan Indonesia agar tidak dijajah lagi oleh bangsa lain atau kelompok yang tidak paham sejarah. “Generasi berikutnya yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga,” katanya.

“Indonesia sudah ada, sekarang bagaimana menjaga ke depan. Indonesia bukan punya kita, tapi masyarakat Indonesia. Jangan mikirin perut, tapi menggunakan perasaan untuk mengatur Indonesia.”

Dalam acara tersebut juga terdapat pemutaran film dokumenter Yogya Kota Republik yang merupakan hasil karya Paniradya Kaistimewan DIY. Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Joko Surya, menyatakan, film tersebut tidak hanya menceritakan nilai-nilai keistimewaan. Melalui media film itu masyarakat juga melihat keistimewaan rakyat dan pemimpin Jogja sejak 75 tahun lalu.

“Film [Yogya Kota Republik] bukan hanya untuk rakyat muda Jogja, tapi patut menjadi acuan kaum muda Indonesia di masa kini atau masa datang. Tentang bagaimana heroiknya bangsa Indonesia,” kata Joko yang juga narasumber dalam film Yogya Kota Republik.

BACA JUGA : Peristiwa Bersejarah Serangan Umum 1 Maret di Jogja

Cerita Yogya Kota Republik bermula saat Perang Dunia 2 (PD 2) yang banyak mengubah tatanan negara. Jepang yang sempat berada di atas angin kemudian mengusir Belanda dari Indonesia. Dalam kependudukannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia dan membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Banyak masyarakat Indonesia yang terlibat pekerjaan yang Jepang inisiasi. Kala itu, Sri Sultan HB IX memanipulasi data panen di DIY. Kepada Jepang, Sultan HB IX meminta proyek pembuatan Selokan Mataram untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal itu disetujui Jepang dan rakyat DIY tidak bekerja di bawah arahan Jepang.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut Joko, setelah kabar kemerdekaan Indonesia menyebar, para pemuda Jogja, khususnya para murid Ki Hajar Dewantara berkeliling kota menggunakan sepeda.

“Pemuda melakukan keliling kota dengan memekikkan kata merdeka, dan semua ikut bergelora di Jogja, suatu peristiwa historis yang belum pernah terjadi,” kata Joko.

Kabar kemerdekaan Indonesia juga terdengar sampai Sultan HB IX. Menurut KRT Jatiningrat Sultan HB IX mengucapkan selamat dan menyatakan bergabung dengan Indonesia. Soekarno sebagai presiden kemudian memberikan kedudukan bagi Sultan dan Pakualaman menjadi pemimpin DIY.

BACA JUGA : Ada Perang Besar di Titik Nol Kilometer 

Namun tidak lama setelah itu, Belanda kembali ke Indonesia melakukan agresi militer. Jakarta yang kala itu menjadi ibukota Indonesia berada dalam keadaan bahaya. Melalui seorang kurir, Sultan HB IX menawarkan Jogja sebagai ibukota Indonesia sementara.

Soekarno dan para pemimpin bangsa saat itu setuju. Melalui sebuah kereta dalam perjalanan malam, para pendiri bangsa melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja.

Perwakilan Keluarga Kadipaten Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Indrokusumo  mengatakan Soekarno dan Hatta menginap di Pura Pakualaman selama tujuh pekan. Hal ini dilakukan sembari menunggu Gedung Agung selesai diperbaiki. “Biaya operasional pemerintah di Jogja ditanggung Kraton Jogja dan Pakualaman. Kondisi keuangan negara saat itu sedang buruk,” kata KPH Indrokusumo.

Kemudian berbagai gejolak terjadi, mulai dari serangan Belanda ke Jogja, gerilya tentara Indonesia pimpinan Jendral Soedirman, sampai akhirnya perundingan perdamaian. Jogja menjadi Ibukota negara sejak 4 Januari 1946 sampai 28 Desember 1949.

Pada acara Kirab Budaya Yogyakarta Kota Republik 4 Januari 2011, Sultan HB X menetapkan setiap tanggal 4 Januari sebagai peringatan Yogja Kota Republik.

“Untuk itu, harapan saya, mari kita bersama setiap 4 Januari ini sebagai kekuatan, kita bersama untuk membangun kebersamaan dalam memberi kontribusi dan menatap masa depan sebagai bagian dari negara Indonesia,” kata Sultan HB X dalam film Yogya Kota Republik.