Advertisement
Pengamat: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Langkah Tepat, Walau Terlambat
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dianggap kebijakan yang tepat, walaupun terlambat.
Menurut Kepala Social Developmemt Studies Centre (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Hempri Suyatna, langkah ini idealnya dilakukan lebih awal.
Advertisement
“Realitas yang terjadi selama ini, kontrol dan penegakan protokol kesehatan [prokes] lemah. Dan kesadaran masyarakat juga cenderung kurang dalam menjaga prokes,” kata Hempri saat dihubungi secara daring pada Kamis (7/1/2020).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Pecah Rekor karena Imbas Libur Akhir Tahun
Saat menerapkan kebijakan PPKM, pemerintah harus tegas serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran. Di satu sisi, hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. “Akan tetapi saya kira ini risiko [ekonomi] sementara. Harapan saya kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi berbasis kesehatan harus dikedepankan,” kata Hempri.
Beberapa waktu ini, isu ekonomi sering menjadi sorotan, namun justru prokes terabaikan. Untuk mengantisipasi dampak secara ekonomi, pemerintah juga bisa memberikan stimulus tertentu. Misalnya pengurangan pajak hotel, pusat perbelanjaan, dan usaha kecil menengah (UKM).
“Dan memperkuat bantuan sosial untuk UKM. Untuk insentif pajak ini kan dulu pernah dilakukan di saat awal pandemi,” kata Hempri.
Baca juga: Sah! Mal di Sleman Hanya Boleh Buka Sampai Jam 7 Malam Mulai 11 Januari
Berkaca pada pembatasan kegiatan sosial sebelumnya di beberapa daerah, menurut Hempri pemerintah perlu memberi sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain itu, perlu adanya perbaikan atas komunikasi yang tidak sama antar stakeholder pada pembatasan sosial sebelumnya.
“Menurut saya, catatan penting untuk kali ini adalah bagaimana komunikasi kebijakan ini, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Termasuk koordinasi antar daerah dalam pembatasan sosial,” kata Hempri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
- Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
- Ramai Aksi Lempar Sampah ke Truk, Pemkot Jogja Sebut Kesadaran Warga untuk Buang Sampah Tinggi
- Kebutuhan Internet di Tiga Sektor Ini Terbesar di DIY
- Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
Advertisement
Advertisement