Advertisement
Pengamat: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Langkah Tepat, Walau Terlambat
Plang tanda "check point" pengawasan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis (23/4/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dianggap kebijakan yang tepat, walaupun terlambat.
Menurut Kepala Social Developmemt Studies Centre (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Hempri Suyatna, langkah ini idealnya dilakukan lebih awal.
“Realitas yang terjadi selama ini, kontrol dan penegakan protokol kesehatan [prokes] lemah. Dan kesadaran masyarakat juga cenderung kurang dalam menjaga prokes,” kata Hempri saat dihubungi secara daring pada Kamis (7/1/2020).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Pecah Rekor karena Imbas Libur Akhir Tahun
Saat menerapkan kebijakan PPKM, pemerintah harus tegas serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran. Di satu sisi, hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. “Akan tetapi saya kira ini risiko [ekonomi] sementara. Harapan saya kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi berbasis kesehatan harus dikedepankan,” kata Hempri.
Beberapa waktu ini, isu ekonomi sering menjadi sorotan, namun justru prokes terabaikan. Untuk mengantisipasi dampak secara ekonomi, pemerintah juga bisa memberikan stimulus tertentu. Misalnya pengurangan pajak hotel, pusat perbelanjaan, dan usaha kecil menengah (UKM).
“Dan memperkuat bantuan sosial untuk UKM. Untuk insentif pajak ini kan dulu pernah dilakukan di saat awal pandemi,” kata Hempri.
Baca juga: Sah! Mal di Sleman Hanya Boleh Buka Sampai Jam 7 Malam Mulai 11 Januari
Advertisement
Berkaca pada pembatasan kegiatan sosial sebelumnya di beberapa daerah, menurut Hempri pemerintah perlu memberi sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain itu, perlu adanya perbaikan atas komunikasi yang tidak sama antar stakeholder pada pembatasan sosial sebelumnya.
“Menurut saya, catatan penting untuk kali ini adalah bagaimana komunikasi kebijakan ini, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Termasuk koordinasi antar daerah dalam pembatasan sosial,” kata Hempri.
PROMOTED: Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tekan Angka Stunting, BKKBN Libatkan Penyuluh Agama
Cokro Pamungkas Deklarasikan Pemilu Netral
Ada 6.214 kasus HIV di DIY, Ini Golongan Umur yang Paling Mendominasi
Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria Ini Sikat HP di Sejumlah Warung di Bantul
Advertisement
DIY Dikepung Bencana, Pemerintah Siapkan Skenario Siaga Darurat
Cerita Pelajar Gunungkidul Terseret Banjir, 1,5 Jam Berpegangan di Pohon Kayu Putih
Teras Rumah Warga di Imogiri Hancur Diterjang Longsor
Wisatawan di Bantul Geger, Lagi Asyik Wisata di Pantai Malah Ketemu Mayat
Pejabat DIY Main Ketoprak, Ajak Masyarakat Guyub Bersama Menutup Tahun 2022
Advertisement
Pengin Daftar Jadi Anggota DPD dari DIY, Minimal Harus Punya 2.000 Dukungan
KNKT Resmi Ungkap Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan di Bukit Bego Bantul
Sampah Kota Jogja Akan Diolah di Gunungkidul? Begini Kata Pemkab
Polda DIY Tiga Hari Amankan Pernikahan Kaesang Erina
Setelah Simpang OB, Rekayasa Lalin Akan Diberlakukan di Simpang UPN
Advertisement
Pembelian Rumah di Jogja Kini Lesu, Ini Penyebabnya
Berita Pilihan
Advertisement
Film Strangers with Memories Ajak Masyarakat Gunakan Transportasi Publik
Advertisement
Masangin Alkid, Tembus Dua Beringin Bakal Bernasib Mujur
Advertisement
Berita Populer
- Ada 3 Anak Kena Polio di Aceh, Dinkes Bantul Segera Kumpulkan Puskesmas
- Di Pilpres 2024, Masyarakat Jogja Lebih Memilih Capres yang Mengusung Toleransi
- DPRD Kulonprogo Berharap APBD 2023 Bisa Sejahterakan Masyarakat
- Tol Jogja Lewat Sleman, Bantul, Kulonprogo: Wisata DIY Tak Boleh Rugi
- Kualitas & Kuantitas Masih Jadi Kendala Ekspor Produk UMKM DIY
Advertisement
Advertisement
