Skandal Orang Hilang di Pulau Jeju Picu Kekhawatiran Wisatawan
Skandal dugaan pemalsuan laporan orang hilang di Jeju memicu kekhawatiran wisatawan setelah empat orang ditemukan meninggal dalam tiga hari.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta yang sudah masuk sebagai salah satu penerima vaksin Covid-19 pertama tidak hadir dalam Kick Off Vaksinasi yang digelar di Kompleks Kepatihan, Kamis (14/1/2021). Pimpinan DPRD DIY menyebut Suharwanta sakit.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan Suharwanta tidak bisa hadir karena sakit seusai perjalanan.
BACA JUGA: Rekor Lagi, Positif Covid-19 Tambah 11.557 Orang dalam Sehari
“Jadi sama sekali tidak mangkir ya, karena Pak Harwanta sakit, habis perjalanan. Kami DPRD DIY menegaskan mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini,” katanya di DPRD DIY Kamis (14/1/2021).
Politikus PKS ini menambahkan sejak sepekan lalu DPRD DIY menyepakati Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta sebagai perwakilan untuk mendapatkan vaksin pertama karena dinilai telah memenuhi syarat dan segi usia dan lainnya. Data calon penerima vaksin kemudian dikirimkan ke pusat dan telah dikunci, sehingga tidak bisa digantikan oleh anggota DPRD DIY lainnya.
“Jadi siapa yang akan menerima vaksin, konfirmasinya dilakukan pekan lalu, dilaporkan ke Pusat, sudah dikunci, tidak bisa diganti. Misalnya saya langsung datang menggantikan, tidak bisa, sudah ditentukan sejak sepekan lalu. Pak Harwanta tidak hadir lalu saya menggantikan, tidak bisa. Karena memang yang datang harus yang sudah terdata,” ucapnya.
BACA JUGA: Diminta Suntik Vaksin di Istana Bareng Raffi Ahmad, Dokter Tirta Pilih di Sleman karena Alasan Ini
Ketua Fraksi PKB Aslam Ridlo memastikan di komisi maupun fraksi sama sekali tidak ada pembicaraan bahwa DPRD DIY menolak vaksinasi Covid-19. Semua anggota akan mengikuti program vaksinasi tersebut. “Kami mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, mendukung vaksinasi,” katanya.
Aslam menilai belum adanya anggota DPRD DIY yang divaksin bisa diartikan sebagai simbol agar vaksin tersebut diberikan kepada pihak yang lebih memerlukan seperti tenaga kesehatan.
“Kami tidak ingin anggota DPRD, lalu harus didahulukan, tidak, kami tetap ingin memprioritaskan tenaga kesehatan, pelaku UMKM dan lainnya yang lebih membutuhkan. Sekali saya tegaskan tidak ada pembicaraan di DPRD DIY ini tidak mengikuti vaksinasi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Skandal dugaan pemalsuan laporan orang hilang di Jeju memicu kekhawatiran wisatawan setelah empat orang ditemukan meninggal dalam tiga hari.
Kekeringan DIY 2026 disebut mirip kondisi 2023. BPBD mencatat 5,047 juta liter air telah disalurkan ke empat kabupaten.
DPUPKP Kota Jogja memperbaiki trotoar secara bertahap dan memastikan guiding block dipasang di lokasi yang memungkinkan bagi pejalan kaki.
RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Simak progres dan tahapan pembahasannya di DPR.
BMKG memperingatkan DIY berpotensi mengalami kekeringan hingga akhir 2026 akibat El Nino sangat kuat dan curah hujan yang minim.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan masyarakat berdemo asal tertib dan tidak merusak. Ia juga mengingatkan soal pemberitahuan ke polisi.