Gara-gara Pandemi, Angka Kemiskinan di Kulonprogo Naik
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI Harianjogja.con, KULONPROGO--Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo mencatat angka kemiskinan di Bumi Binangun pada 2020 naik dibanding tahun sebelumnya. BPS menduga kenaikan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.
"Seperti diketahui pandemi ini telah mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat, dari yang awalnya punya pekerjaan harus kena PHK, pun demikian dengan para pengusaha kecil yang omzetnya anjlok drastis selama kemunculan wabah ini. Kondisi itu menambah prosentase angka kemiskinan di Kulonprogo," kata Kepala BPS Kulonprogo, Sumarwiyanto, kepada wartawan Minggu (17/1/2021).
BACA JUGA : Ini yang Dilakukan untuk Menangani Kemiskinan
Sumarwiyanto, menjelaskan berdasarkan pendataan pihaknya angka kemiskinan di Kulonprogo selama 2020, mencapai 18,01 persen, atau sekitar 78.000 orang dari total warga Bumi Binangun yang kekinian berkisar 425.000. "Angka kemiskinan ini naik, dari tahun sebelumnya [2019] yang hanya sekitar 17,39 persen," ujarnya.
Dijelaskan berdasarkan hasil survei BPS nasional, sebanyak 7 dari 10 orang kategori miskin, yakni berpenghasilan Rp1,8 juta ke bawah di Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama pandemi melanda. Di Kulonprogo sendiri penghasilan orang yang masuk kategori tersebut berada di kisaran Rp345.000 per bulan.
Dengan adanya penurunan pendapatan, penduduk yang tadinya masih berada di atas garis kemiskinan akhirnya menjadi kalangan miskin, sehingga membuat angka kemiskinan meningkat.
BACA JUGA : Upaya Penanganan Sudah Maksimal, DPRD Pertanyakan
Menurut Sumarwiyanto untuk mengatasi persoalan ini, perlu ada kolaborasi lintas instansi di Kulonprogo. Semisal dinas pertanian membantu peningkatan produksi pertanian dan dinas sosial melakukan pemberdayaan masyarakat miskin.
Sementara itu Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan pemkab telah menyiapkan program pengentasan kemiskinan pada 2021. Program itu yakni memberdayakan masyarakat kurang mampu agar lebih produktif dan berdaya dalam hal ekonomi.
"Program itu sudah ada, termasuk nanti kita lakukan bedah rumah yang tidak layak, nah sekarang ini tinggal kita jalankan aja," kata Sutedjo.
