Ini yang Dilakukan untuk Menangani Kemiskinan di Kulonprogo…

Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
26 Maret 2019 19:57 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menargetkan jumlah penurunan angka kemiskinan pada 2020 mencapai 3%.  Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulonprogo 2020 di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (25/3/2019).

Sutedjo mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo, angka kemiskinan di kabupaten berjuluk Bumi Menoreh pada 2018 sebesar 18,30%. Jumlah itu turun 1,73% dibandingkan 2017. Meski turun, ia menilai jumlahnya masih tergolong kecil, sehingga perlu ada target penurunan yang lebih tinggi agar upaya pengentasan kemiskinan segera tercapai.

"Setiap tahun Kulonprogo hanya mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata 1 persen. Ini tentu menjadi perhatian. 2020 targetnya harus turun tiga persen dari kondisi terakhir," kata Sutedjo.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menetapkan upaya penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu program prioritas dalam rancangan RKPD 2020. Dalam program itu juga menyertakan upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan atau gini rasio di Kulonprogo yang pada 2018 mencapai 0,37%.

Program pengetasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan antar gini rasio itu bakal berkesinambungan dengan dua program prioritas lain yang juga ditetapkan dalam rancangan RKPD 2020. Kedua program itu yakni percepatan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada dua proyek strategis nasional (PSN), meliputi New Yogyakarta International Airport (NYI) serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan daya saing produk lokal untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Sutedjo meyakini jika ketiga program itu sukses, maka angka kemiskinan dapat turun sesuai target yang ditentukan. "Ketiganya ini memiliki keterkaitan, apalagi yang variabel infrastruktur dan peningkatan SDM, nantinya bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo," ujarnya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengapresiasi target yang dicanangkan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 3%. Menurutnya target tersebut bisa terealisasi, dengan catatan semua pihak bisa konsisten dan memegang teguh komitmen.

"Untuk menurunkan kemiskinan sampai tiga persen, pemerintah harus konsisten. Kalau semua pihak baik eksekutif maupun legislative, orientasinya sama untuk menyukseskan ketiga program itu kami optimis bisa dilakukan," kata Akhid.

Kendati begitu, Akhid memberi catatan kepada pemerintah yang selama ini belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Terutama soal indikator kemiskinan yang ditentukan. Dia meminta indikator itu bisa diperjelas. "Misal warga dinilai miskin karena tidak punya rumah atau tidak ada pekerjaan. Nah kalau rumahnya telah dibedah itu terukur tidak miskin, tapi di sisi pekerjaannya seperti apa. Dilihat dulu indikator kemiskinan itu diukur dari apanya. Kemudian diberi solusi yang pasti," ujarnya