Upaya Penanganan Sudah Maksimal, DPRD Pertanyakan Penurunan Kemiskinan di Kulonprogo

Sebuah spanduk merah terpasang di salah satu sisi kompleks perumahan relokasi magersari, yang diperuntukkan bagi warga miskin terdampak pembangunan NYIA, beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Uli Febriarni
13 Maret 2020 03:17 WIB Lajeng Padmaratri Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO - Komisi IV DPRD Kulonprogo melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) di Ruang Arjuna Gedung DPRD Kulonprogo, Kamis (12/3/2020).

Dari pertemuan ini, Ketua Komisi IV, Istana menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan sedang jadi topik pokok di komisinya. Untuk itu, ia berharap indikator kemiskinan dapat ditambah supaya program pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

"Saya yakin Dinsos sudah kerahkan segala usaha untuk pengentasan kemiskinan, tapi nyatanya angka belum turun signifikan. Kulonprogo masih tergolong yang termiskin di DIY," kata Istana.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pengentasan kemiskinan tak hanya bisa ditangani Dinsos, melainkan harus keroyokan dengan jawatan lain. Ia meminta Dinsos untuk bisa menambah indikator kemiskinan supaya sasarannya lebih optimal.

Dikatakannya, indikator itu perlu lebih dibuat spesifik, misalnya seperti keluarga miskin yang merokok maupun keluarga miskin yang punya sawah dan hewan ternak. Dengan ini, pengentasan kemiskinan bisa fokus pada keluarga yang benar-benar miskin.

Kepala Dinsos PPPA, Yohanes Irianta akan menanggapi hal ini setelah mendiskusikannya dengan Sekda Kulonprogo. Sementara ini ia sedang fokus melakukan pengentasan kemiskinan dengan pemberian BPNT APBD yang akan disalurkan pada Jumat (13/3/2020).

"Besok kami akan salurkan BPNT lewat e-warong di Kepek, Pengasih," katanya. Penyaluran BPNT ini akan diberikan pada 4.680 kelompok penerima manfaat.