Calon Transmigran Kulonprogo Masih Menunggu Jadwal Pengiriman

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) di Kulonprogo yang telah terdaftar sebagai peserta program transmigrasi tahun anggaran 2020 hingga kini belum diberangkatkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait hal itu.

"Sampai hari ini belum ada informasi resmi baik dari provinsi apalagi pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk penyelenggaraan program transmigrasi. Kami masih menunggu," kata Kepala Bidang Transmigrasi, Disnakertrans Kulonprogo, Heri Widada, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (20/1/2021).

Heri mengatakan para calon transmigran (catrans) sedianya dikirim pada 2020. Namun saat itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memutuskan untuk menunda penempatan transmigran sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Listyo Sigit Jadi kapolri karena Orang dekat Jokowi? Begini Klaim Istana

Catrans yang gagal berangkat di 2020 kemudian direncanakan akan dikirim ke lokasi transmigrasi pada awal 2021. "Jika melihat ke belakang karena pandemi covid pada 2020 tak ada pengiriman, kemudian akan dikirim awal 2021 ini, tapi sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut, tapi kemungkinan karena masih terkait pandemi" kata Heri.

Meski jadwal pengiriman belum ada kejelasan, Heri memastikan para catrans di Kulonprogo menerimanaya dengan baik. Sejauh ini lanjutnya belum ada catrans yang mengeluh atau mempersoalkan hal itu.

"Kebetulan kami kan ada grub sendiri dengan mereka [catrans], segala informasi terkait program transmigrasi dishare di grub tersebut, dan sejauh ini mereka memahaminya," ujarnya.

Di Kulonprogo kuota catrans tahun anggaran 2020 sebanyak 15 KK yang sedianya akan ditempatkan di Bulungan, Kalimantan Utara sebanyak 2 KK; Mahalona, Sulawesi Selatan 4 KK; Sidrap, Sulawesi Selatan, 5 KK dan Mamuju, Sulawesi Barat 5 KK. Namun dalam perjalanan untuk wilayah Sidrap dibatalkan karena tidak ada pembangunan permukiman, sehingga kuota yang tersedia hanya 10 KK saja.

Baca juga: Hampir Setiap Hari Terjadi, Ada Peningkatan Aktivitas Gempa di Januari 2021

Adapun dari 10 itu, baru terisi 9 KK. Itupun tidak sesui dengan kuota, ada tempat kelebihan pendaftar, ada juga yang kekurangan. Yang kelebihan itu di Bulungan dari kuota 2, diisi 4 pendaftar dan Mahalona dari 3 yang daftar 4. Sedangkan Mamuju baru terisi satu KK.

"Untuk yang kurang, kami akan lakukan sosialisasi lagi ke masyarakat agar bisa mengisi kuota yang tersedia," ucap Heri. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.