DPRD DIY: Perlu Program Inovatif untuk Entaskan Kemiskinan di DIY

Foto Ilustrasi sejumlah warga dan relawan mengikuti program bedah rumah RTLH di Kadirojo 2, Purwomartani, Kalasan, Rabu (2/9/2020). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
17 Februari 2021 14:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyoroti naiknya angka kemiskinan dan indkes gini rasio di DIY selama pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemda DIY perlu membuat terobosan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan potensi lokal secara partisipatif.

"Intinya adalah kita perlu terobosan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan potensi lokal secara partisipatif. Bukan sekedar program topdown saja. Biarlah program yang ada saat ini berjalan, tapi terobosan lain harus dilakukan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," kata Huda dalam rilis yang diterima Harian Jogja, Rabu (17/2/2021).

BACA JUGA : Benarkah Proyek Nasional Bisa Tekan Angka Kemiskinan di DIY? Ini Kata Pakar UGM

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan berbagai program pengentasan kemiskinan saat ini masih dilakukan dengan cara klasik. Program - program itu identik dengan berbagai bantuan dengan mendasarkan pada DTKS. Masalahnya data yang ada dari DTKS kurang bisa memotret kondisi riil masyarakat. Selain itu masyarakat dan pemerintah paling bawah seperti pemerintah kalurahan dan padukuhan sekedar menjadi obyek pelaksana.

"Program pengentasan kemiskinan cenderung topdown, birokratis dan kreativitas lokal sulit diakomodasi. Paradigma menerima bantuan juga kurang mendidik dan cenderung menimbulkan konflik sosial jika tidak tepat sasaran," ujarnya.

Semestinya lanjut Huda dalam keterbatasan anggaran ini dibuat mekanisme agar program bisa optimal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk pemerintahan paling bawah. Jika semua topdown oleh pemda maka akan sulit menjadi ungkitan dan sulit melibatkan potensi lokal.

"Sebagai contoh ada suatu dusun dilewati sungai, mereka akan melakukan program pengentasan kemisinan dengan membuat kolam karamba di sungai tersebut, program ini sangat sulit dilakukan dengan paradigma sekarang ini karena akan melibatkan berbagai instansi dan menu program tidak tersedia," ucapnya.

BACA JUGA : Angka Kemiskinan di Jogja Melonjak Melebihi Rata-Rata Nasional, Begini Tanggapan Pemda DIY

Huda mengungkapkan pada akhir 2020 pihaknya telah berkeliling DIY dan bertemu dengan sekitar 1.000 perangkat kalurahan dan kepala dusun untuk mengvaluasi sekaligus meminta masukan terkait program pengentasan kemiskinan.

Dalam kesempatan itu perangkat ditantang olehnya, jika dusun atau desa mendapatkan dana pengentasan kemiskinan dalam jumlah tertentu dengan program yang fleksibel sesuai musyawarah warga apakah mereka sanggup mengentaskan kemiskinan untuk dua sampai empat keluarga per dusun. 

"Hampir semua menyatakan sanggup dan bertanggungjawab," katanya.

Menurutnya siapa saja yang akan ditarget dientaskan kemisinannya by name by adress ditentukan sendiri oleh musyawarah dusun. Programnya juga dibuat sendiri, APBD sebagai stimulan dan bisa melibatkan potensi lokal warga setempat.

Karena itu, cara partisipatif perlu dicoba dan dilakukan sebagai terobosan baru program pengentasan kemiskinan DIY untuk, melengkapi berbagai program yang ada saat ini.

Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di DIY saat ini mencapai 503.140 orang, atau naik sekitar 27.000 dari Maret 2020 lalu. Jika diprosentase kenaikkan ini sebesar 5,76%. Sementara itu, berdasarkan provinsi, rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi masih diduduki DIY yakni sebesar 0,437.

“Selama periode September 2019 - September 2020, persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 11,44% menjadi 12,80%,” kata Kepala BPS DIY, Sugeng Arianto, Senin (15/2).

BACA JUGA : Danais Bisa Dialokasikan untuk Pengentasan Kemiskinan DIY

Jumlah penduduk miskin secara absolut di wilayah DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 353,21 ribu orang atau lebih dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang banyaknya 149,93 ribu orang. Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2020, terlihat bahwa penambahan jumlah penduduk miskin di DIY lebih banyak di perkotaan. Penduduk miskin perkotaan mengalami penambahan sebanyak 27,1 ribu orang. Adapun penduduk miskin di perdesaan hanya bertambah sebanyak 0,3 ribu orang.

Meskipun demikian, secara persentase, penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 14,57%. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk di pedesaan. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 12,17%.

Menurutnya kontraksi pertumbuhan ekonomi secara agregat terjadi selama setahun terakhir sebagai akibat pandemi Covid-19. Dalam satu tahun terakhir, lanjitnha lebih dari 62.000 penduduk menjadi miskin sebagai akibat pandemi di wilayah ini.