Benarkah Proyek Nasional Bisa Tekan Angka Kemiskinan di DIY? Ini Kata Pakar UGM
Foto Ilustrasi sejumlah kendaraan melintas di depan proyek pembangunan hotel yang berlokasi di depan pintu masuk YIA, Kapanewon Temon, Kulonprogo.-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara. Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY menyebut proyek nasional seperti jalan tol dan jalur kereta Jogja-Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang dibangun di daerah ini bakal memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menekan tingginya angka kemiskinan dan indeks rasio gini.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Bambang Hudayana, punya pandangan tersendiri. Menurutnya apa yang diyakini pemerintah tidak sepenuhnya salah, tetapi juga kurang tepat.
BACA JUGA : Tekan Kemiskinan, Pemda DIY Andalkan Efek Proyek
Bambang mengatakan setiap proyek infrastruktur apalagi yang berskala besar tidak selamanya memunculkan Trickle-down effect. Trickle-down effect sendiri merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada pemilik uang yang akhirnya akan merembes ke lapisan masyarakat termiskin dan bermanfaat bagi semuanya. Dengan kata lain, tak semua pihak bakal diuntungkan. Pasti ada yang menjadi korban.
"Untuk jangka panjang setiap proyek pembangunan yang besar pasti akan ada yang menikmati kue ekonominya. Tetapi ada yang tidak," kata Bambang kepada Harian Jogja, Selasa (16/2/2021).
Salah satu contohnya kata Bambang bisa dilihat di YIA. Warga di sana terutama yang tergusur pembangunan memang ada yang dapat mengembangkan usaha sendiri. Ini merupakan efek positif. Namun tak sedikit juga warga yang justru tidak tahu harus berbuat apa. Yang ada uang ganti rugi digunakan untuk hal-hal konsumtif, di sisi lain tidak ada pemasukan sama sekali.
BACA JUGA : Pemda DIY Yakin Nilai Ganti Untung Proyek Tol Jogja-Solo
"Jadi secara matematika kita tak bisa memutuskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digerakkan Investasi itu terus menimbulkan trickle-down effect," ujar pria yang juga merupakan Ketua Institut for Research Empowerment (IRE) Yogyakarta itu.
Karena itu, Pemda DIY perlu lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Perlu ada pemetaan yang yang jelas terhadap warga-warga yang bakal merugi. "Selain juga perlu ada pembinaan dan pelatihan terkait kewirausahaan bagi masyarakat, biar dapat mengikuti perubahan ini," ujarnya.
