DPRD DIY Desak Pemda Bikin Terobosan Pengentasan Kemiskinan

Harianjogja.com, JOGJA--Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Huda Tri Yudiana mendorong Pemda DIY melakukan terobosan dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan seiring naiknya angka kemiskinan dan ketimpangan penduduk di daerah ini.

"Kita perlu terobosan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan potensi lokal secara partisipatif. Bukan sekadar program 'top-down' saja," kata Huda melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan DIY mengalami peningkatan per September 2020 dari 0,52 persen menjadi 12,80 persen.

BACA JUGA: Menghindari Gundukan Pasir di Jalan Wates, Pemotor Justru Tewas Tertabrak Mobil

Sementara, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini DIY sebesar 0,437 per September 2020 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 0,434.

Angka rasio gini DIY tersebut menempati peringkat tertinggi di Indonesia, disusul Gorontalo (0,406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388) dan NTB (0,386). Sedangkan gini ratio terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,257.

Menurut Huda, masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi problem DIY sejak sebelum pandemi, dan semakin parah dengan adanya pandemi COVID-19.

"Sangat beruntung DIY memiliki budaya luhur dan kegotongroyongan yang tinggi sehingga penderitaan masyarakat teratasi dengan nilai nilai internal tersebut," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, peningkatan angka kemiskinan di DIY saat pandemi ini perlu disikapi dengan serius dan menggulirkan program yang inovatif bahkan 'ekstraordinary' (luar biasa).

Ia menilai berbagai program pengentasan kemiskinan saat ini masih dilakukan dengan cara klasik dengan program program top-down dari atas yang identik dengan berbagai bantuan dengan mendasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Masalahnya adalah data yang ada dari DTKS kurang bisa memotret kondisi riil masyarakat, selain itu masyarakat dan pemerintah paling bawah seperti pemerintah kelurahan dan pedukuhan sekadar menjadi objek pelaksana," kata dia.

Semestinya, lanjut Huda, dalam keterbatasan anggaran saat ini, perlu dibuat mekanisme agar program bisa optimal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan dan pedukuhan.

"Kalau semua 'top-down' oleh pemda akan sulit menjadi ungkitan dan sulit melibatkan potensi lokal," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan salah satu solusi menggerakkan ekonomi masyarakat demi menekan angka kemiskinan dan ketimpangan adalah dengan program padat karya.

"Untuk menjangkaunya maka program dilakukan pemda adalah lebih banyak proyek-proyek dengan cara padat karya," kata dia.

Menurut Aji, dalam situasi pandemi saat ini, Pemda DIY hanya bisa mengandalkan belanja pemerintah. Sedangkan belanja swasta sulit diandalkan.

"Segera melakukan padat karya bantuan sosial untuk bisa menbangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara