Jumlah Warga Miskin di Kulonprogo Naik 1%, Ini Langkah Penanganannya..

Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
17 Februari 2021 15:37 WIB Hafit Yudi Suprobo Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, WATES--Angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan sebesar satu persen pada tahun 2020 lalu menjadi 18 persen. Sebelumnya, pada 2019 silam angka kemiskinan di Bumi Binangun sebanyak 17 persen.

Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan jika pandemi Covid-19 tidak lain menjadi faktor utama kenaikan angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo.

"Kemiskinan di Kulonprogo di masa pandemi Covid-19 menjadi 18 persen. Bertambah sekitar 1 persen. Memang, dalam kondisi seperti ini memang bertambah ya," ujar Fajar saat dikonfirmasi pada Selasa (16/2/2021).

BACA JUGA : Danais Bisa Dialokasikan untuk Pengentasan Kemiskinan DIY

Lebih lanjut, angka kemiskinan sebesar 18 persen pada 2020 tersebut naik satu persen dari angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 17 persen pada 2019. Diharapkan, pada tahun 2021 ini angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo menurun.

"Penambahan satu persen. Pada 2019 itu 17 persen. Tahun 2020 menjadi 18 persen. Kita sih harapannya tahun ini ya turun lagi ya. 18 persen itu dari sekitar 400.000 jiwa," imbuhnya.

Sejumlah strategi bakal dilakukan oleh Fajar dan jawatannya untuk menekan angka kemiskinan di Kulonprogo agar tidak menjadi-jadi. Kegiatan yang mendorong sektor ekonomi bakal dilakukan oleh jawatannya. Masyarakat nantinya akan dilibatkan.

"Perlu kegiatan yang dasarnya mendorong sektor ekonomi yang sifatnya kearifan lokal. Apapun yang dilakukan di Kulonprogo ini, paling tidak keterlibatan masyarakat dalam skala perputaran ekonomi harus dilakukan. Memang kita harus mengoptimalkan agar masyarakat terlibat," sambung Fajar.

Fajar mencontohkan seperti upaya pemberdayaan melalui program padat karya diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap angka kemiskinan di Kulonprogo. Selanjutnya, pelaku UMKM diharapkan juga berkenan untuk mengembangkan bisnis mereka melalui konsep digital marketing.

"Pemberdayaan seperti padat karya, itu kan tidak ditender kan, nah keterlibatan masyarakat untuk ikut bekerja di situ kita dorong. Dari sisi UMKM kita juga mendorong agar mereka ikut belajar digital marketing," papar Fajar.

"Karena UMKM ini kan usaha mereka yang harus kita amankan. Kalau korporasi besar ini kan sudah ada langkah mitigasi. Kalau pemerintah tidak bertindak ya kasih masyarakat," sambung Fajar.

BACA JUGA : Benarkah Proyek Nasional Bisa Tekan Angka Kemiskinan di DIY? Ini Kata Pakar UGM

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan jika program padat karya menyasar warga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau di kami kan program padat karya itu kan juga bagian upaya perluasan kerja ya. Ada kriterianya masyarakat miskin dan menganggur. Harapannya bisa ikut sebagai pekerja dalam program padat karya infrastruktur tersebut," katanya.