WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi dana./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, SLEMAN - Kabupaten Sleman telah merancang sejumlah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di kabupaten itu.
Sekretaris Dinas Sosial Sleman, Epiphana Kristiani, menjelaskan dalam pengentasan kemiskinan dilakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan pembuatan kelompok dan pendampingan masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran.
"Kelompok misal Kube [Kelompok Usaha Bersama], PRSE [Perempuan Rawan Sosial Ekonomi], kami suport untuk pendanaannya. Saat pelatihan kami suport peralatan, misal alat sablon, bordir, mesin jahit, alat masak," katanya.
Dukungan juga dilakukan dalam penyerapan produk. Ia mencontohkan setiap lebaran, bingkisan untuk pegawai di Dinas Sosial tidak dibelikan dari supermarket melainkan hasil produksi kelompok-kelompok tersebut. "Sudah kami lakukan dalam tiga tahun terakhir," katanya.
Baca juga: Beda Sikap, Pedagang Informal di Malioboro Tak Sepakat dengan Pergub Larangan Demo
Terkait Dana Keistimewaan, ia mengungkapkan sampai saat ini belum pernah mengusulkan kegiatan pengentasan kemiskinan dengan Danais. "Selama ini dari APBD dan Kementerian Sosial," kata dia.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sleman, Sutiasih, mengatakan meski tidak secara spesifik menangani kemiskinan, Disnaker Sleman juga menangani pengangguran sehingga memiliki irisan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Terdapat setidaknya empat program dalam upaya ini meliputi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dan program transmigrasi.
"Pada program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan yang dilakukan di antaranya Kegiatan Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pembinaan Usaha Ekonomi bagi pekerja Ter-PHK dan Perantaraan Kerja atau Penempatan Tenaga Kerja," katanya.
Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di DIY Tak Sebanding dengan Jumlah Penerima, Ini Datanya!
Pada kegiatan padat karya, tahun ini akan dilibatkan sebanyak 832 orang yang akan ditempatkan dalam 16 paket kegiatan. "Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan," kata dia.
Seperti halnya Dinas Sosial, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, Disnaker Sleman juga belum memanfaatkan Danais. "Kami belum mengakses. Adanya dana BKK [bantuan keuangan khusus] dari provinsi, bukan Danais. Belum ada sinyal dari Disnaker DIY," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.
Pilur Gunungkidul 2026 dipastikan tanpa perpanjangan pendaftaran. Sebanyak 99 bakal calon lurah mendaftar di 31 kalurahan.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee memperkuat kerja sama pendidikan, AI, pembaruan MoU, dan akses belajar.
Korlantas Polri menegaskan informasi aturan baru denda ban gundul Rp250.000 adalah hoaks. Sanksi tersebut sudah diatur dalam UU LLAJ.
Febri Diansyah mengungkap alasan menerima penunjukan sebagai kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan menegaskan fokus pada pembelaan hukum klien.